"Penyiaran di daerah perbatasan sangat penting untuk menjaga ketahanan Nasional, apalagi Kepri yang berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia dan Singapura," kata Hasan di Tanjungpinang, Kamis.
Adanya siaran lokal maupun nasional di daerah perbatasan, kata Hasan, akan mendorong rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan untuk cinta kepada negara.
Hasan menyebut salah satu alasan utama pemerintah Indonesia menyegerakan sistem baru penyiaran ASO atau Analog Switch Off yang diganti dengan televisi digital adalah untuk daerah-daerah perbatasan, terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
Tujuan besarnya agar masyarakat yang tinggal di perbatasan mudah mengakses siaran domestik sehingga ketahanan nasional di wilayah itu dapat terjaga.
"Dengan kehadiran televisi digital, tentu diharapkan arus informasi dari sumber-sumber kredibel dapat diverifikasi maupun informasi layanan pemerintah untuk masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, dengan menyeimbangkan arus informasi dari berbagai media," ujar Hasan.
Hasan juga menekankan penyiaran di daerah perbatasan mempunyai peran yang amat strategis dan untuk itu penyiaran di kawasan perbatasan perlu ditangani secara sungguh-sungguh, dan secara holistik untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan negara.
Siaran merupakan sarana informasi khususnya bagi publik untuk memahami segala informasi yang ada, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi leading sector.
"Inovasi dari KPI dapat memberikan lagi suasana penyiaran yang menyeluruh dan mudah dijangkau," ungkapnya.
Baca juga: Polisi dan Satgas Pamtas cegah perdagangan orang di daerah perbatasan
Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, menyampaikan daerah perbatasan seperti Kepri, sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal keterjangkauan siaran.
Menurutnya hal itu menjadi salah satu alasan utama Provinsi Kepri dipilih menjadi tuan rumah Harsiarnas Tahun 2023.
"Dengan begitu peringatan Harsiarnas dan Rakornas KPI dapat menghasilkan gagasan dan kebijakan baru untuk menjamin daerah perbatasan mendapatkan penyiaran nasional," ujarnya di Tanjungpinang.
Ia menjelaskan setidaknya ada tiga nilai strategis dari kehadiran penyiaran digital di daerah perbatasan negara. Pertama, dari perspektif keamanan dan kedaulatan negara. Kedua, pengukuhan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan. Ketiga, peningkatan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia kita.
"Kita ingin teman-teman KPI dan pemerintah pusat datang ke Kepri untuk melihat situasi penyiaran di perbatasan seperti apa, karena itu ke depan kita akan membangun citra yang positif untuk penyiaran," kata Mimah Susanti.
Senada, Komisioner KPID Kepri, Tito Suwandy, mengatakan persoalan terbatasnya penyiaran di Kepri tidak hanya meliputi Natuna dan Anambas yang memang berada di kawasan pulau terluar dan terdepan.
Namun demikian, daerah seperti Batam yang sudah maju juga masih ada beberapa pulau yang tidak mendapatkan penyiaran dari Indonesia.
"Kalau kita cek sekarang itu pulau-pulau terluar di Batam seperti Pulau Kasu masih susah dapat siaran Indonesia, ini yang menjadi pekerjaan rumah kita. Jangan sampai tidak adanya siaran nasional malah menggerus rasa nasionalisme mereka," kata Tito singkat.
Baca juga: Pj Gubernur Aceh usul pembangunan Infrastruktur di perbatasan negara
Baca juga: Pemerintah sediakan anggaran Rp120 miliar untuk bangun jalan di Natuna
Pewarta: Ogen
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
