Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional Kamis (13/7) kemarin mulai dari Wakil Presiden lanjutkan kunjungan kerja di Papua Tengah dan Papua Barat hingga opsi penundaan Pilkada Serentak 2024.Berikut lima peristiwa politik menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. Wapres kunjungi lokasi pusat Pemerintahan Papua Tengah di Nabire

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi yang akan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis.

"Hari ini, saya selaku ketua BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) berbahagia dapat berkunjung dan menjejakkan kaki di Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, utamanya di lokasi yang menjadi cikal bakal pusat Pemerintahan Papua Tengah," kata Ma'ruf Amin di Nabire, Papua Tengah, Kamis.

Selengkapnya di sini

2. Wapres lanjutkan perjalanan dari Nabire ke Fakfak Papua Barat

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat usai berkunjung ke Nabire, Papua Tengah, Kamis.

Wapres bertolak menumpang pesawat CN 295 dari Bandar Udara Douw Aturure Nabire sekitar pukul 11.50 WIT menuju Bandara Torea Fakfak.

Selengkapnya di sini

3. DPR paparkan kinerja masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023

Ketua DPR RI Puan Maharani memaparkan capaian kinerja DPR RI selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis.

Pertama, Puan menyebut bahwa DPR bersama Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Kesehatan pada Selasa (11/7).

Selengkapnya di sini

4. Menkopolhukam Mahfud MD paparkan lima tantangan ASEAN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan lima tantangan ASEAN pada seminar nasional di Unhas Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kelima tantangan yang kini harus diantisipasi ASEAN yaitu pertama, bagaimana mengelola intensitas rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan China yang semakin tinggi, diawali rivalitas ekonomi kemudian berlanjut ke rivalitas politik dan militer.

Selengkapnya di sini

 

5. Bawaslu usul bahas opsi tunda PIlkada Serentak 2024

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI di Jakarta, Kamis, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023