Dalam pidatonya yang disampaikan secara terbuka di Jakarta pada Jumat malam (14/7), AHY menjelaskan otoritas kementerian yang mengurus lingkungan hidup harus diperkuat.
“Kementerian Lingkungan Hidup yang kini disatukan dengan Kementerian Kehutanan harus dikembalikan sebagai kementerian yang berdiri sendiri. Mengurangi otoritas dan anggaran Kementerian Lingkungan hidup, adalah sebuah sinyal yang keliru,” kata AHY.
Walaupun demikian, AHY menilai persoalan lingkungan hidup, termasuk soal krisis lingkungan, krisis iklim, pemanasan global, perlu menjadi tanggung jawab bersama.
“Partai Demokrat mengajak semua kalangan untuk ikut bertanggung jawab, mendorong hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan; yang berlandaskan empat pilar, yakni pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan hidup,” kata Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Dia juga meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah agar konsisten pada komitmennya terhadap net zero emission dan dekarbonisasi.
“Negara harus hadir. Pemerintah pusat dan daerah harus konsisten menjalankan kebijakan yang pro lingkungan. Jangan ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam. Kalau tidak bisa dihentikan, terus kurangi secara signifikan laju deforestasi,” kata AHY.
Dia menyebut para ahli memprediksi jika suhu bumi meningkat sampai 1,5 derajat Celsius, negara-negara akan menghadapi krisis iklim, antara lain bencana alam, pemanasan global, dan kelaparan.
“Indonesia tidak kebal karena bangsa kita juga hidup di bumi yang sama. Kita makin merasakan dampak buruk dari perubahan iklim ini. Terjadi berbagai bencana alam, polusi udara dan pemanasan global, yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan," ujarnya.
AHY mengatakan diprediksi delapan persen lahan pertanian di dunia tidak akan lagi bisa digunakan, jika suhu bumi meningkat 1,5 derajat Celsius. Kelaparan juga akan meningkat hingga 20 persen akibat pemanasan global.
Tidak hanya menyoroti isu lingkungan hidup, AHY dalam pidato politiknya juga menyinggung isu-isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, kemudian tata negara dan etika pemerintahan.
Baca juga: AHY: Perubahan itu tidak mengganti total kebijakan dan program
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
