New York (ANTARA News) - Misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor Timur (UNOTIL) yang sudah diperpanjang sebulan dan berakhir 20 Juni 2006, akhirnya kembali disetujui oleh Dewan Keamanan (DK) PBB untuk diperpanjang hingga dua bulan mendatang. Perpanjangan mandat tersebut ditetapkan oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam sidang di New York, Selasa, setelah pekan lalu menerima masukkan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Selama dua bulan ini juga merupakan kesempatan bagi Sekjen PBB melalui utusan khususnya di Timor Timur (Timtim), Ian Martin, untuk memantau situasi dan melihat hal-hal yang perlu dilakukan di Timtim. Sekjen PBB, Kofi Annan, selanjutnya diminta untuk menyampaikan laporan sebelum 7 Agustus 2006 mengeni penguatan kehadiran badan dunia tersebut di Timtim. Dalam penyampaian pandangan pekan lalu, sejumlah negara melihat perlunya suatu misi PBB yang lebih besar, khususnya untuk menyukseskan Pemilu pertama pasca-kemerdekaan 2002 di negara tersebut pada Mei 2007. Perpanjangan kehadiran misi PBB di Timtim berkaitan dengan meletusnya kerusuhan dan konflik politik di negara tersebut yang diawali dengan protes dari sekira 600 tentara yang dipecat oleh Perdana Menteri (PM) Mari Alkatiri pada April 2006. Protes berlanjut menjadi konflik antar-kelompok yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan ribuan orang terpaksa menjadi pengungsi. Selain pasukan asing yang dikoordinir Australia, pekan lalu Sekjen PBB menyampaikan rencana kemungkinan pengiriman kembali pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timtim. Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak veto di DK PBB sejauh ini belum menyetujui pengirian pasukan penjaga perdamaian PBB ke Timtim. Menurut Dubes AS untuk PBB, John Bolton, kerusuhan yang terjadi di Timtim saat ini sifatnya berbeda dengan kerusuhan ketika negara tersebut lepas dari Indonesia pada 1999. Timtim adalah wilayah bekas jajahan Portugis (bangsa Portugal) selama sekira lima abad, dan ditinggalkannya begitu saja pada 1975. Pada 1976, rakyat Timtim berintegrasi dan menjadi provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, sebagian besar rakyat Timtim pada 1999 melalui jajak pendapat di bawah naungan PBB memilih pisah dari NKRI, dan merdeka pada 2002 dalam posisi sebagai negeri termiskin di dunia. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006