Kita harus bisa mengendalikannya"Jakarta (ANTARA News) - Kepemilikan saham asing di bank nasional sudah tidak terkendali sehingga otoritas moneter Indonesia harus membatasi kepemilikan saham asing tersebut jika ingin lebih mengutamakan kepentingan perekonomian nasional, kata pengamat ekonomi Aviliani.
"Kepemilikan saham asing di bank nasional tidak terkendali," kata Aviliani di Jakarta, Senin, berkaitan dengan adanya saran agar penyusunan RUU Perbankan baru memperhatikan perubahan status kepemilikan beberapa bank nasional yang kini sudah mayoritas sahamnya dikuasai asing.
Menurut Aviliani, otoritas seharusnya tidak begitu saja memperkenankan asing memiliki saham perbankan nasional tanpa batasan yang cukup. Apalagi bank yang masuk itu kebanyakan bank-bank yang termasuk "consumer bank", yang lebih memilih menyalurkan kredit konsumtif seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA).
Sementara penyaluran kredit untuk sektor produktif dan strategis seperti untuk infrastruktur, UKM, dan pertanian lebih banyak dilakukan oleh bank BUMN atau milik Pemda.
"Kita tidak antiasing karena kita memang masih membutuhkan mereka karena mereka memiliki modal dan teknologi. Namun kita harus bisa mengendalikannya," kata Aviliani.
Data lembaga analisis KATADATA menyebutkan sejumlah bank nasional, mayoritas kepemilikan sahamnya sudah dipegang asing.
DPR, belum memastikan besaran angka pembatasan kepemilikan asing di industri perbankan tanah air karena masih mencari titik tengah, kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, bulan lalu.
"Belum dapat dipastikan apakah asing hanya boleh memiliki di angka 25 persen atau 49 persen," kata Harry Azhar Azis saat ditemui di Gedung DPR.
Sementara Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan maksimal saham yang boleh dibeli asing sebesar 49 persen dan dilakukan secara bertahap dalam suatu masa transisi.
Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
