Bantul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memetakan sejumlah kecamatan yang sebagian wilayahnya berada di perbukitan rawan kekeringan atau kesulitan air bersih ketika musim kemarau saat ini.

"Daerah rawan kekeringan di Bantul itu berdasarkan dari tahun ke tahun yang pasti langganan itu di wilayah Kecamatan Dlingo, terutama di daerah perbukitan, ada juga Sedayu, Piyungan yang di daerah atas," kata Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol di Bantul, Selasa.

Selain karena kondisi geografis, menurut dia, di sebagian wilayah perbukitan tersebut rawan kekeringan karena jauh dari sumber mata air, terlebih saat musim kemarau ketersediaan air di tempat tempat penampungan air makin menipis.

Dia mengatakan, untuk saat ini, di wilayah Bantul yang masyarakatnya sudah mengalami kesulitan air bersih dan meminta bantuan ke pemerintah daerah untuk distribusi tangki air di sejumlah kelurahan wilayah Kecamatan Dlingo.

Baca juga: Pemerintah bahas persiapan menghadapi dampak El Nino

"Saat ini di lapangan ada permohonan dari Dlingo, tapi lewat PMI. Jadi kami masih menunggu surat masuk untuk permohonan droping air, kalau kemarin itu di Jatimulyo Dlingo sudah dikirimkan tiga tangki, dua dari PMI, satu tangki dari Tagana," katanya.

Pihaknya berharap, masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan di musim kemarau ini agar menghemat pemakaian air bersih, agar persediaan masih cukup untuk kebutuhan bersama, dan jika kehabisan, bisa minta bantuan distribusi ke pemerintah.

"Yang di daerah rawan kekeringan kan tidak bisa lagi mengharapkan hujan untuk dibuatkan penampungan, tetapi situasi saat ini diimbau pada masyarakat untuk hemat, airnya diirit-irit tidak terlalu dibuang sembarangan, kemudian segera kalau ada kebutuhan segera sampaikan ke desa, FPRB maupun ke kami," katanya.

Dia juga mengatakan, saat ini BPBD Bantul telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan menyusul kondisi di masyarakat yang sudah mulai mengalami kekeringan dampak kemarau. Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat ditetapkan pada 6 Juli, dan berlangsung hingga 3 September 2023.

"Sikap pemerintah dengan SK tersebut ini kita menganggarkan dana sekitar Rp22 juta untuk kegiatan droping air yang kita estimasi sekitar 76 tangki kapasitas 5.000 liter per tangki. Kalau tidak cukup, kita bisa mengajukan tambahan lewat dana tak terduga," katanya.

Baca juga: BNPB sebut bencana di Indonesia masih dipengaruhi cuaca regional
Baca juga: BPBD Situbondo distribusi air bersih terdampak kekeringan bergantian

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023