Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas melakukan peninjauan Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga di Kota Batu, Jawa Timur, Selasa.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Azwar Anas menyatakan salah satu tugas pemerintah adalah membuat birokrasi bisa lebih lincah, lebih cepat dan bekerja dengan lebih baik serta berdampak bagi masyarakat.

"Salah satu layanan yang bisa terhubung, dinikmati masyarakat, rakyat yang terdampak, adalah model MPP. MPP Kota Batu ini cukup baik dan memanfaatkan gedung yang sudah ada," kata Anas yang diterima Penjabat Wali Kota Batu Aries Agung Paewai, didampingi Wali Kota Batu periode 2017-2022 Dewanti Rumpoko dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Batu.

Dia menambahkan kunjungan meninjau keberadaan MPP Among Warga tersebut untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, perbankan, pajak daerah, dan beberapa pelayanan lainnya.

"Mudah-mudahan MPP Kota Batu bisa terus melayani rakyat," katanya.

Baca juga: Azwar Anas harap MPP di Jatim berdampak positif bagi masyarakat

Mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari MPP Among Warga, Menteri PAN-RB menyatakan bahwa untuk saat ini belum ada hal yang perlu diperbaiki. Namun, ia mengingatkan empat ekosistem pelayanan terintegrasi dengan konsep MPP digital.

Empat ekosistem pelayanan terintegrasi tersebut adalah direct service yakni masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung, mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan, self service, dan electronic service.

"Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan oleh teman-teman. Jadi yang sekarang telah mempunyai MPP bisa menjemput bola dengan adanya MPP Digital," tambahnya.

Baca juga: Mendagri sebut MPP digital dapat tekan potensi tindak pidana korupsi

Dia menambahkan keberadaan MPP merupakan rumah pelayanan fisik. Saat ini, Kementerian PAN-RB sedang menyiapkan MPP digital atau rumah virtual yang bisa memberikan pelayanan secara digital.

Untuk mewujudkan MPP digital, lanjut Anas, diperlukan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, yang pada akhirnya memberikan kemudahan untuk masyarakat. Proses pelayanan bisa menjadi lebih sederhana dan mudah.

"Inti dari MPP digital bukan gedungnya, tapi bagaimana kita melayani warga lebih ringkas. Istilah Pak Presiden, tidak berbelit-belit," katanya.

Baca juga: Menpan RB: MPP digital mudahkan akses layanan publik di mana saja
Baca juga: Wapres: MPP Digital strategi taktis Pemerintah tingkatkan investasi


Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023