Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebutuhan belanja negara pada APBN Perubahan 2006 meningkat sebesar Rp222,1 triliun menjadi Rp689,8 triliun dari yang ditentukan di APBN 2006 Rp467,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya akan meningkat sebesar Rp22,2 triliun dari Rp625,2 triliun menjadi Rp647,4 triliun. "Sehingga perkiraan defisit akan menjadi sekitar Rp42,4 triliun atau 1,4 persen dari PDB," kata Menkeu dalam jumpa pers bersama Menko Perekonomian Boediono dan Meneg Perencaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai sidang kabinet di kantor presiden Jakarta, Rabu. Sebelumnya, di APBN 2006 defisit ditetapkan sebesar Rp21,43 triliun atau 0,7 persen PDB. Menurut Menkeu, defisit yang bertambah tersebut akan ditutupi dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp55,3 triliun dan pembiayaan luar negeri netto sebesar minus Rp12,9 triliun. Sementara, tambahan pendapatan diharapkan berasal dari sektor pajak yang diperkirakan meningkat dari Rp416 triliun menjadi Rp423,35 triliun. Sedangkan asumsi dasar APBN P 2006 juga berubah, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,9 persen atau turun dibanding APBN 6,2 persen, dan nilai tukar Rp9300 per dolar AS lebih rendah dari asumsi sebelumnya Rp9.900 per dolar AS. Asumsi inflasi tetap 8 persen, asumsi SBI 3 bulan 12 persen atau meningkat dibanding sebelumnya 9,5 persen, harga minyak 62 dolar AS per barel lebih tinggi dibanding APBN 57 dolar AS per barel dan produksi minyak 1 juta barel per hari turun dibandin sebelumnya 1,050 juta barel per hari. Dijelaskan Menkeu, perubahan ini terjadi karena adanya perubahan asumsi makro ekonomi dibanding angka yang ditentukan pada tahun 2005 saat pemerintah menyusun APBN 2006. "Pada evaluasi semester I berbagai asumsi makro ini mengalami berbagai perubahan, ada yang cukup signifikan sehingga menyebabkan perubahan di dalam APBN kita," katanya. Menurut Menkeu, membengkaknya belanja negara diakibatkan meningkatnya kebutuhan mendesak yang telah diinventarisir selama satu semester ini seperti kenaikan anggaran pendidikan, dana bencana alam, subsidi PLN dalam rangka tidak naiknya TDL, tambahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, penanganan dampak gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta penambahan BLT. Selain itu, pemerintah juga perlu menaikkan jumlah untuk subsidi pupuk, dan kenaikan untuk pembayaran suku bunga SUN dalam negeri yang meningkat serta berbagai pengeluaran yang berhubungan dengan pinjaman luar negeri. Paskah menjelaskan untuk menjaga defisit agar tidak menjadi lebih besar Bappenas atas permintaan dari Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian saat ini tengah melakukan penyisiran pada semua anggaran kementerian dan lembaga, serta badan di lingkungan pemerintahan. Penyisiran itu dilakukan untuk melihat anggaran yang belum terserap atau tidak terserap departemen dan lembaga atau badan di pemerintah sehingga bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. "Ini kita harapkan bisa mengurangi tekanan pada defisit, tetapi dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaaannya," kata Paskah.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006