BI: Respons kebijakan tepat penting mitigasi spillover negatif global

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai respons kebijakan yang tepat merupakan kunci memitigasi risiko spillover (dampak limpahan) negatif dari kondisi ekonomi-keuangan negara maju dan memastikan stabilitas ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

 

Maka dari itu, bank sentral perlu mengadopsi bauran kebijakan (policy mix) dengan menggunakan kombinasi berbagai kebijakan seperti suku bunga, intervensi valuta asing, insentif likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, dan manajemen modal asing secara konsisten.

 

"Langkah ini dapat mendukung pencapaian stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan," kata Perry dalam Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/3rd FMCBG), dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

 

Selain respons kebijakan yang tepat, ia menyebutkan sinergi juga langkah menjadi penting, seperti yang dilakukan oleh BI bersama Kementerian Keuangan untuk mendorong koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional.

 

Kunci penerapannya yakni melalui konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan antara pemerintah dan BI.

 

Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut.
 

Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 membahas berbagai agenda, yaitu perekonomian dan kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, investasi infrastruktur, regulasi sektor keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

 

Pada diskusi perekonomian global, berbagai negara masih menyoroti bahwa ketidakpastian prospek ekonomi masih terus berlanjut akibat berbagai faktor, termasuk inflasi yang persisten dan ketegangan geopolitik.

Dalam merespons tantangan di tengah pemulihan ekonomi global dengan risiko yang meliputinya, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Anggota G20 sependapat bahwa pembuat kebijakan perlu cerdas dan fleksibel.

 

Tantangan ini di antaranya tingginya tekanan inflasi dan geopolitik, keketatan kondisi keuangan global, maupun dampak perang di Ukraina yang terus berlanjut. Dengan demikian koordinasi dikedepankan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang.

 

Kemudian pada agenda arsitektur keuangan internasional, anggota G20 menyoroti beberapa isu, antara lain isu jaring pengaman keuangan internasional, utang global, dan aliran modal berkelanjutan.

 

Lebih lanjut, pada agenda regulasi sektor keuangan, anggota G20 mendiskusikan kerangka kebijakan, supervisi, dan pengawasan aktivitas aset kripto agar risiko dari aset kripto dapat dimitigasi dengan baik.

 

Sementara itu pada isu inklusi keuangan, telah disepakati rencana aksi inklusi keuangan, termasuk penguatan literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, yang akan menjadi peta jalan bagi percepatan inklusi keuangan bagi individual dan UMKM.

 

Anggota G20 juga menyepakati rekomendasi penguatan infrastruktur digital (digital public infrastructure) sebagai komponen penting untuk memajukan inklusi keuangan.

Baca juga: BI: Kembalinya inflasi ke kisaran sasaran berkat konsistensi moneter
Baca juga: BI pertahankan suku bunga acuan di posisi 5,75 persen