"Nanti kami bicarakan dengan Pak Sekda (Sekretariat Daerah) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) mengenai E-planning E-budgeting di BPKD ya," kata Heru usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Hal itu disampaikan Heru setelah anggota DPRD DKI Jakarta Bambang Kusmanto meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan kata sandi (password) agar bisa mengakses E-budgeting dan E-planning demi keterbukaan informasi.
"Jadi itu bukan diprotes, diusulkan oleh Pak Bambang untuk bisa melihat E-planning dan E-budgeting. Menurut saya, (usul) itu wajar saja. Supaya hasil reses (para anggota DPRD DKI Jakarta) itu bisa dimonitor dari awal, masuk apa tidak," ujar Heru.
Dalam rapat paripurna itu, Bambang mengatakan bahwa permintaan akses tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan dewan yang memiliki hak untuk bisa mendapatkan akses dalam memonitor pelaksanaan APBD.
Terlebih, menurut dia, sejumlah pemerintah daerah telah mendapatkan akses sejak lama seperti di wilayah Bogor, Bandung, Cirebon, hingga Tegal.
"Sejak lima tahun lalu dan ini sudah selalu kita bahas, kami selalu meminta kepada Bapenda maupun Kominfo untuk bisa memberikan akses namun tidak pernah direalisasikan," terangnya.
Harapan Bambang, dengan diwujudkannya akses ini maka pihaknya bisa memonitor aspirasi warga Jakarta yang diperjuangkan melalui reses dengan maksimal.
Baca juga: Pemprov DKI selenggarakan pemutihan pajak kendaraan sampai akhir tahun
Baca juga: Bapenda DKI Jakarta terus kejar target pajak daerah
Baca juga: Bapenda DKI optimistis target penerimaan pajak kendaraan tercapai
Baca juga: Pemprov DKI selenggarakan pemutihan pajak kendaraan sampai akhir tahun
Baca juga: Bapenda DKI Jakarta terus kejar target pajak daerah
Baca juga: Bapenda DKI optimistis target penerimaan pajak kendaraan tercapai
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
