Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani Impelementing Arrangement (IA) UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) Carbon Pricing atau Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK PACT untuk mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).
Melalui penandatanganan perjanjian yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins di Jakarta, Senin, itu, Inggris berkomitmen sebesar 2,7 juta poundsterling (setara Rp52,2 miliar) untuk memberikan bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan penetapan harga karbon.
“Banyak alat dan strategi yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk carbon pricing. Berbagai negara telah mengadopsi dan menerapkan tools ini untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon,” katanya.
Baca juga: Bahlil perjuangkan perlakuan setara soal nilai karbon di WEF 2022
Baca juga: Bahlil perjuangkan perlakuan setara soal nilai karbon di WEF 2022
Luhut mengatakan Pemerintah Indonesia menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.
Oleh karena itu, Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim, dan sepakat untuk menandatangani MoU on UK PACT ini.
Pemerintah Indonesia telah memulai landasan carbon pricing dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Sementara itu instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon Sektoral, regulasi Bursa Karbon, dan regulasi Perdagangan Karbon Internasional sedang dikembangkan. Saat ini, sistem Inventarisasi GRK Online juga sudah dibuat.
“Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ujarnya.
Baca juga: Luhut: Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon telah disahkan Presiden
Baca juga: Luhut: Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon telah disahkan Presiden
Melalui UK PACT, Inggris berkomitmen sebesar 2,7 juta poundsterling (setara Rp52,2 miliar) untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan penetapan harga karbon. Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah Penetapan Harga Karbon Indonesia, dan juga akan mendukung Kementerian Keuangan dalam merancang pajak karbon.
Dubes Owen mengatakan baik Indonesia maupun Inggris telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam penetapan harga karbon melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan.
“Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk kebijakan penetapan harga karbonnya dan mencapai tonggak penting seperti menetapkan harga dasar karbon. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang,” kata Dubes Owen.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
