Hal itu diutarakan Pj Gubernur saat membuka rapat koordinasi teknis (Rakornis) penanganan pilkada, stunting dan kemiskinan ekstrim Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
“Baru satu kabupaten yang menyatakan siap pembiayaan pilkada yaitu Manokwari sedangkan kabupaten lainnya belum menyatakan siap. Saya berharap kabupaten lain bisa menyatakan kesiapannya menyangkut pembiayaan pilkada 2024,” kata Paulus.
Paulus mengatakan, tahun depan adalah ajang pesta demokrasi pemilu serentak yang harus disukseskan. Pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di awal tahun serta pilkada serentak pada November 2024.
“Menurut UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pembiayaan pilkada berasal dari APBD, sehingga kita perlu membahas kesiapan pemerintah daerah dalam pembiayaan pilkada serentak,” ujarnya.
Paulus mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, kepala daerah harus mampu melihat hal-hal yang menghambat atau mengganggu bahkan mengakibatkan tahapan pemilu terganggu.
“Untuk itu, kepala daerah aktif memantau pelaksanaan pemilu dan pilkada, jika terjadi hal-hal yang membutuhkan keterlibatan kepala daerah maka harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari telah menyiapkan total anggaran Rp60 miliar untuk persiapan dan pelaksanaan pilkada. Anggaran tersebut untuk dua tahun yaitu 2023 dan 2024.
“Kesiapan anggaran tidak masalah karena sesuai amanat UU, pilkada jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Total anggaran itu sesuai yang diajukan KPU Manokwari. Pertimbangannya pilkada diprediksi akan diikuti 3 calon pasangan (paslon),” ujarnya.
Baca juga: Kejati Papua Barat luncurkan inovasi penyebarluasan informasi
Baca juga: Bank Indonesia antisipasi peredaran uang palsu di Papua Barat
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
