Masih banyak jumlah buruh yang mesti didorong untuk punya rumahJakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo meminta perbankan untuk menyalurkan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kepada pekerja sektor informal atau masyarakat yang berpenghasilan rendah karena mereka masih sulit mendapatkan rumah.
"Masih banyak jumlah buruh yang mesti didorong untuk punya rumah," ujar Sri Hartoyo saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, dari sekitar 34 juta pekerja informal di Indonesia, terdapat 14,8 juta buruh. Sebanyak 3,7 juta buruh yang dibayar tetap, 5,5 juta buruh sektor pertanian, dan 5,6.juta buruh non pertanian. Lalu sisanya 19,4 juta orang adalah pekerja mandiri.
Dari banyaknya jumlah tersebut, Kemenpera merasa bank-bank harus mendorong KPR bagi masyarakat pekerja informal tersebut. Penyalurannya bisa melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Bahkan, sebaiknya cicilan rumah tersebut bisa diberikan secara mingguan atau bahkan harian," kata dia.
Ia mengatakan sekarang, program pemerintah FLPP ini memiliki porsi pembiayaan sebanyak 70 persen dari pemerintah dan 30 persen dari bank.
"Mungkin bisa saja porsi pemerintah diperbesar," sebut Sri.
Ia mengatakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2013 ini dikucurkan pada 121.000 unit.
"Dana yang dialokasikan pemerintah untuk membangun rumah FLPP sebesar Rp7,1 triliun," kata dia.
Pada akhir kuartal I atau Maret nanti penyerapan rumah FLPP bisa mencapai angka 25.000 - 30.000 unit atau setara dengan 15 persen dari total target sampai akhir tahun.
Ia melanjutkan fasilitas program FLPP seperti bunga angsuran sebesar 7,25 persen dan fix atau tidak berubah selama 20 tahun menjadi daya tarik sendiri. Sekaligus adanya fasilitas asuransi kebakaran dan asuransi jiwa bagi masyarakat yang membeli rumah FLPP.
"Meskipun pada kawasan Jabodetabek lokasi rumah ada dipinggiran, pemerintah akan membantu untuk meningkatkan akses transportasi dan fasilitas umum," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia (BI) Difi A. Johansyah mengatakan program Kemenperra tersebut harus didukung oleh berbagai pihak.
Ia mengatakan agunan bukan persyaratan bagi seseorang untuk meminta kredit dari bank. Namun, yang penting bank punya keyakinan bahwa nasabah tersebut bisa membayar.
"Seharusnya bank itu harus fokus mengurusi kredit perumahan rakyat sehingga ia bisa menganalisis mengenai risiko dan berapa kemampuan si debitur. Memang untuk memperoleh keyakinan itu bank perlu mengakses ke seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat, pada 2012 lalu penyerapan anggaran FLPP baru sebesar Rp3,03 triliun dari dana yang disediakan sebesar Rp7 triliun. Berdasarkan unit rumah, selama 2012, Kemenpera telah membangun sebanyak 73.923 unit rumah di seluruh Indonesia. Angka tersebut masih jauh dari target pembangunan sebanyak 133.000 unit rumah.
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
