Kabupaten Sidoarjo terpilih sebagai role model implementasi SSK 

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terpilih sebagai role model Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten atau Kota (SSK) program percepatan pembangunan sanitasi permukiman.

Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur Indiny Maulia di Sidoarjo, Rabu mengapresiasi kepada Kabupaten Sidoarjo yang mampu mencapai tahapan implementasi SSK.

"Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari empat kabupaten atau kota yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri," katanya di sela audiensi dengan Pemkab Sidoarjo.

Ia mengatakan, dengan capaian ini diharapkan akan selalu melaksanakan implementasi SSK pada tahapan-tahapan selanjutnya.

 

Ia juga mengapresiasi capaian sanitasi di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi sebesar 98,9 persen dan meminta Kabupaten Sidoarjo tidak hanya puas di sini saja.

"Pasalnya masih ada gap 1,1 persen yang diharapkan sanitasi bisa 100 persen untuk layanan kepada masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Menteri PUPR: Akses air minum dan sanitasi layak mencegah stunting
Baca juga: BKKBN: Angka stunting turun berkat tata kelola air bersih dan sanitasi

Ia mengatakan, Pokja PKP Provinsi Jawa Timur juga memfasilitasi implementasi SSK yang pada tahun 2023 ini, dimana ada 11 Kabupaten kota mendapat fasilitasi baik dari pusat maupun dari provinsi.

 

“Sekali lagi kami mengapresiasi capaian dari Kabupaten Sidoarjo, semoga dengan pembangunan infrastruktur dasar khususnya air limbah ini pada akhirnya akan berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan percepatan pembangunan sektor sanitasi merupakan kegiatan pembangunan yang harus diprioritaskan.

Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia sehingga wajib dan harus dipenuhi.

 

Permasalahan sanitasi permukiman di Kabupaten Sidoarjo dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi.

 

"Khususnya pada sektor air limbah domestik. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi," katanya.

Baca juga: PUPR gandeng akademisi bahas solusi pendanaan air bersih dan sanitasi
Baca juga: Kalbe resmikan fasilitas MCK di kampung Paniis

Ia juga melihat integrasi perencanaan dan program pembangunan belum tertata. Kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik juga terlihat.

"Pencapaian SDGs sektor sanitasi pada tahun 2030, merupakan konsep pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Sehubungan dengan itu ujar Wabup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespons secara positif terhadap program air limbah domestik dan juga persampahan dengan memasukkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo.

“Alhamdulillah dengan kerja sama semua pihak, capaian pemerintah Kabupaten Sidoarjo di sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan bisa dilakukan," kata dia.

 

Ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) lewat aplikasi Lestari, pembentukan BLUD TPA, kerja sama pengelolaan sampah dengan PLN power, kerja sama dengan Poltekes dalam pembangunan jamban sehat.

"Kami juga melakukan kerja sama dengan pengusaha jamban, hibah kepada Appsani (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dalam pembangunan jamban sehat," katanya.

Baca juga: Sleman peringkat pertama nasional Penghargaan Sanitasi Sekolah 2023
Baca juga: Kemenko PMK: Sanitasi yang aman berpengaruh turunkan stunting