"Resolusi tersebut diajukan oleh Maroko dan di co-sponsor 47 negara termasuk Indonesia, Malaysia serta Filipina dari ASEAN," kata Arrmanatha dalam pesan yg diterima Antara, Rabu malam.
Arrmanatha menjelaskan bahwa pada intinya resolusi tersebut menguatkan upaya melawan ujaran kebencian dan intoleransi termasuk terhadap kitab suci, simbol-simbol keagamaan dan Islamophobia.
Menurutnya, meski sebelum adopsi ada upaya dari beberapa negara untuk mengajukan amandemen guna menghilangkan referensi bahwa perusakan kitab suci dan simbol keagamaan lainnya merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional, namun upaya tersebut gagal.
Indonesia sejak awal turut mengawal pembahasan dan penguatan posisi serta kepentingan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam negosiasi teks resolusi tersebut.
"Resolusi ini menjadi semakin penting mengingat semakin maraknya bentuk ujaran kebencian terhadap kaum Muslim, termasuk pembakar Al Quran di depan Kedubes Mesir dan Turki di Denmark serta di Swedia."
Resolusi tersebut muncul di tengah gelombang pembakaran dan penodaan Al Quran berulang di negara-negara Eropa, termasuk pembakaran Al Quran baru-baru ini di depan sebuah masjid di Swedia, yang mendapat izin polisi, memicu kemarahan dunia internasional.
Para pemimpin dan politisi Muslim telah menekankan bahwa penodaan dan provokasi semacam itu tidak tercakup dalam undang-undang kebebasan berekspresi.
Pada 12 Juli, Majelis Hak Asasi Manusia PBB yang berpusat di Jenewa turut mengecam serangan terbaru terhadap Al Quran meski negara-negara Barat memilih menentang resolusi tersebut.
Resolusi tersebut menyerukan kecaman atas serangan yang menargetkan Al Quran dan menyebut hal itu "tindakan kebencian agama."
Baca juga: Aliansi Peradaban PBB kutuk pembakaran Al Quran di Swedia
Baca juga: Dewan HAM PBB gelar pertemuan darurat tentang penodaan Al Quran
Baca juga: 8 Pegawai PBB Tewas dalam Protes Pembakaran Al-Quran
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
