"Pimpinan provinsi Golkar di Indonesia sudah membuat pernyataan di atas kertas materai memberikan mandat kepada pak Airlangga memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai calon presiden,"Makassar (ANTARA) - Pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menanggapi dingin berkaitan isu wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan menggeser posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
"Sulsel tidak akan pernah berpikir Munaslub dan tetap pasang badan untuk pak Airlangga," ujar Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe menegaskan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu.
Ia menekankan, bahwa sejak awal 38 pimpinan provinsi Partai Golkar di Indonesia telah menyepakati mendorong Airlangga Hartarto maju pada kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
"Pimpinan provinsi Golkar di Indonesia sudah membuat pernyataan di atas kertas materai memberikan mandat kepada Pak Airlangga memutuskan apakah akan mencalonkan diri sebagai calon presiden," kata Wali Kota Parepare ini menekankan.
Mengenai adanya isu Musdalub itu telah dihembuskan bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyatakan siap maju sebagai Ketua Umum Golkar, kata Taufan, itu ada kaitan dengan dinamika ke arah sana, namun tidak semudah itu.
"Itu kan tidak mungkin. Ini saja sudah ada kesepakatan (hasil munas) apalagi kalau pemilik suara ada di provinsi dan ada di daerah, tidak mungkinlah. Kalau umpamanya pak Bahlil mau, yah itu disalurkan keinginan saat munas pada waktunya, bukan Munaslub. Waktunya itu Desember 2024," katanya menjelaskan.
Meski demikian, kata pria berlatarbelakang pengacara ini, Bahlil hanya menerjemahkan opini yang berkembang, dan hanya menerjemahkan bahwa ketika ada Munaslub dan kalau ada Munaslub mungkin dia ikut.
"Kita luruskan. Jangan juga kita serta-merta menyimpulkan. Siapapun berhak (jadi ketum) karena Golkar adalah partai terbuka. Tetapi, itu ada waktunya nantinya, bukan pemikiran Munaslub," paparnya menekankan.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Arfandi Idris menyatakan isu Musdalub yang beredar tersebut tentu berkaitan dengan arah penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, dalam Munas telah ditetapkan Airlangga Hartanto sebagai Capres dari Golkar.
"Mestinya maju, baru kita angkat jempol. Kenapa harus maju, karena itu amanah partai melalui Munas. Nah, kalau tidak maju tentu mulai ada tanda tanya. Karena tidak menjalankan amanah," katanya.
Kendati demikian sejumlah pimpinan partai di tingkat provinsi tetap pasang badan untuk tetap membela posisi Airlangga selaku ketua umum, Arfandi mengemukakan, tentu sikap kader pasti membela ketuanya.
"Tidak ada salah dari sikap ketua DPD, karena kader pasti mempertahankan dan membela posisi Ketum, jadi itu wajar-wajar saja," katanya menambahkan.
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
