Jakarta (ANTARA News) - Kalangan aktivis yang menamakan diri Aliansi Bhineka Tunggal Ika kembali mendatangi Gedung DPR untuk mendesak sekali lagi agar DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. "Pembahasan RUU Pornografi tak perlu dilanjutkan. Mekanisme pembahasannya tak mengikuti prosedur," kata Koordinator Aliansi Bhineka Tunggal Ika, Ratna Sarumpaet, di Gedung DPR-RI Jakarta, Jumat. Menurut Ratna, kontroversi berkepanjangan di masyarakat juga tidak kondusif bagi pembahasan lebih lanjut RUU itu. Kehadiran Ratna yang juga dikenal sebagai aktivis seni teater itu di DPR adalah dalam rangka memberikan masukan kepada Pimpinan Fraksi Partai Bintang Reformasi. Ketua PBR, Bursah Zanurbi yang menerima Ratna mengatakan ia menyambut semua masukan masyarakat soal RUU Pornografi dan Pornoaksi itu. Bursah juga memberikan kesempatan bagi komponen masyarakat lain untuk memberikan masukan soal RUU Pornografi. "Kami membuka diri menerima masukan lain," katanya. Ratna mengemukakan RUU ini tak perlu dibahas lagi dan harus diendapkan untuk dicarikan jalan keluarnya, sehingga tak menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Menurut dia, perbaikan moral masyarakat perlu dilakukan, namun tidak dengan cara membuat undang-undang pornografi yang berpeluang melahirhan distorsi. Sebelumnya Aliansi Bhineka Tunggal Ika juga menggelar unjuk rasa dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat dari berbagai etnis di Nusantara. Para aktivis Aliansi Bhineka Tunggal Ika menilai RUU Pornografi dapat menimbulkan penyeragaman budaya dan memasung kreativitas seni. Namun penilaian itu ditolak oleh Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, yang mengatakan RUU Pornografi dan Pornoaksi tidak melarang warga Papua untuk mengenakan busana tradisionalnya. Saat ini RUU Pornografi sedang dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Pornografi. Balkan memperkirakan RUU itu dapat disahkan pada 2006 ini, karena RUU itu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2006. Beberapa waktu lalu, ratusan ribu umat Islam di Jakarta menggelar demonstrasi damai untuk menunjukkan dukungannya pada RUU yang telah memicu pro-kontra di masyarakat itu. (*)

Copyright © ANTARA 2006