"Paling penting adalah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pesta politik, maka kedaulatan rakyat harus diaplikasikan dalam pemilu nanti. Salah satu fungsi Pers itu mengkritisi," ujar Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Totok Suryanto di hotel Swiss Bell in Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, tujuan pelatihan tersebut agar peran pers berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terutama saat pelaksanaan pemilihan umum secara serentak. Sebab, dengan pengetahuan liputan tentang pemilu, harapannya masyarakat diedukasi.
"Karena itu, Pers mesti punya pegangan, punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengawasi pemilu. Salah satu antisipasi adanya gangguan berita hoaks adalah menambah wawasan dan mengingatkan kembali aturan berlaku, kode etik jurnalistik," ungkap dia.
Selain itu, saat para jurnalis yang turun melaksanakan peliputan pengawasan pemilu setelah pelatihan ini maka cukup memiliki bekal dan menjadi modal dimana saja titik rawan yang mesti dicermati.
"Masyarakat memiliki hak memperoleh keadilan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, apabila ada yang merasa dirugikan oleh media, bisa kemudian melapor kepada Dewan Pers.
"Bisa diakses website kita dengan mengadukan sehingga kita bisa memprosesnya. Pers tidak bisa mengesampingkan hak publik, karena Pers bekerja untuk publik," ucapnya menegaskan.
Berkaitan dengan permasalahan media sosial yang kini mengemuka dibahas, kata dia, juga dicermati, sebab ini bisa menjadi pemantik persoalan pada proses pemilu misalnya penyalahgunaan media sosial untuk kelompok tertentu.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Pers Dewan Pers, Imam Wahyudi bahwa saat ini diperlukan produk jurnalis positif, harapannya saat diimplementasikan akan berbuah positif pada Pemilu nantinya.
"Jurnalis positif itu bukan berarti menggambarkan hal-hal positif saja, buka sekadar kebijakan positif, tapi memberikan perspektif positif termasuk pada saat kita melakukan peliputan negatif," tuturnya.
Pemateri lainnya Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli pada kesempatan itu mengemukakan, ada banyak hal dilakukan dalam pengawasan pemilu yang perlu dicermati, mulai dari akurasi data pemilih, pemilih ganda, media sosial hingga kampanye tersembunyi para bakal calon legislatif.
"Kalau saat ini masih alat peraga sosialisasi dibolehkan, belum bisa kampanye. Aturan jelas tidak boleh ada nama partai dan nomor urut bakal caleg, namun fakta di lapangan sudah ada alat peraga kampanye. Jadwal kampanye itu nanti di November 2023 selama 75 hari," paparnya.
Selain Mardiana Rusli, pemateri lainnya Anggota KPU Sulsel Upi Hartati menyampaikan materi regulasi terkait peliputan pemilu dan Anggota KPID Sulsel Riswansyah Muchsin menjelaskan tentang sinergi untuk pengawasan penyiaran pemilu 2024, serta wartawan Tempo Krisna membeberkan materi jurnalisme data, memaknai dan membaca data pemilu dipandu moderator Arif Supriyono.
Baca juga: Polri lakukan pendekatan lunak hingga keras atasi teror pada Pemilu
Baca juga: Wapres: Waspadai potensi gerakan radikal tumbuh subur jelang pemilu
Baca juga: Kemenkominfo fokus beri edukasi pemilih pemula pahami Pemilu Damai
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
