Pemilihan umum merupakan momentum yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI mengimbau agar masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan memilih pemimpin bangsa yang berperspektif gender pada Pemilu 2024.

"Jadilah smart voters," kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Lenny N. Rosalin di sela-sela acara dialog nasional bertajuk "Gender dan Perubahan Iklim Menuju Konferensi Para Pihak (COP) 28", di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, pemilihan umum merupakan momentum yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak pilih.

Baca juga: Komnas Perempuan minta kebijakan anggaran penanganan kekerasan gender

Lenny N. Rosalin berharap masyarakat mampu memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang betul-betul mampu menyelesaikan masalah bangsa, terutama terkait isu-isu perempuan dan anak, serta isu gender.

"Mari kita sama-sama cerdas dalam memilih. Siapapun presiden, DPR, DPRD, dan DPD nanti bisa membuat kebijakan, program kegiatan yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah bangsa, terutama terkait isu perempuan dan anak, isu gender, baik nasional dan internasional," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki banyak komitmen global, mulai dari ratifikasi Konvensi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW), Sustainable Development Goals  (SDGs), Konvensi Hak Anak yang ke depannya harus terus diperjuangkan.

Baca juga: Komnas: Kekerasan berbasis gender di lokasi bencana fenomena gunung es

"Semua itu bagian dari perjuangan kita," katanya.

Untuk itu edukasi terkait isu perempuan dan anak perlu terus dilakukan, bukan hanya kepada pemilih, namun juga edukasi kepada para kandidat pemimpin bangsa dan calon legislator.

"Semua perlu memahami isu ini (isu perempuan dan anak, isu gender)," katanya.

Alasannya, kata dia, jumlah perempuan dan anak menempati 2/3 dari total penduduk Indonesia sehingga isu perempuan dan anak tidak boleh dikesampingkan.

Baca juga: Komnas Perempuan minta fasilitasi korban kekerasan gender non-TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023