Pemerintah provinsi memberi bantuan hibah non-pemilu kepada 10 forkompimda, untuk membantu operasional pelayanan kepada masyarakatManokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyalurkan hibah operasional sebesar Rp48,507 miliar yang bersumber dari APBD provinsi tahun 2023 bagi 10 lembaga, guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di provinsi itu.
Dana hibah tersebut diserahkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada masing-masing lembaga di kantor gubernur, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Rabu.
Gubernur mengatakan 10 lembaga penerima hibah operasional adalah Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari Rp10 miliar, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Rp10 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Rp10 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat Rp5 miliar, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat Rp5 miliar.
Selanjutnya, Komite Intelijen Daerah (Kominda) Papua Barat Rp2,570 miliar, Pengadilan Tinggi Negeri Papua Barat Rp2 miliar, Fasharkan TNI-AL Manokwari Rp2 miliar, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Rp1 miliar, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat Rp1 miliar.
"Pemerintah provinsi memberi bantuan hibah non-pemilu kepada 10 forkompimda, untuk membantu operasional pelayanan kepada masyarakat," kata Paulus Waterpauw.
Ia mengatakan pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten, terus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan kementerian/lembaga, sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan maksimal.
Hal itu sesuai arahan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, khususnya Papua Barat.
"Pemerintah pusat sangat mengharapkan kerja keras dari kita semua supaya pembangunan di Papua Barat terus dipercepat," katanya.
Meski demikian, kata dia, pemberian hibah operasional kementerian/lembaga di Papua Barat belum dilakukan secara menyeluruh karena disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Sebelumnya, pemerintah provinsi juga mengucurkan dana hibah Rp50 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Kabupaten Manokwari selaku ibu kota provinsi.
"Provinsi juga sudah alokasikan dana bantuan percepatan proyek strategis nasional di Manokwari," demikian Paulus Waterpauw.
Baca juga: Polda Papua Barat dalami dugaan korupsi dana hibah di Manokwari
Baca juga: Satu anggota DPR Papua Barat ditetapkan tersangka tipikor hibah APBD
Baca juga: Polda Papua Barat sita aset tiga tersangka kasus dana hibah KONI
Baca juga: Kejaksaan hentikan penyelidikan dana hibah PON XX di KONI Papua Barat
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
