Anda tak bisa pada satu tahap memuji kemampuan Zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan pada saat lain menuntut proses itu diawasiHarare (ANTARA News) - Pemerintah Zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri AS untuk mengirim pengamat pemilihan umum sebagai imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama satu dasawarsa terhadap negara Afrika Selatan itu.
Menurut laporan media lokal pada Sabtu (6/4), Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Afrika Johnie Carson mengirim surat kepada Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Zimbabwe untuk mengakui kemampuan teknis Harare guna menyelenggarakan pemilihan umum. Namun ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat dalam negeri dan internasional.
"Saya siap mencari dana bagi pemilihan umum nasional yang harmonis di Zimbabwe, saat Zimbabwe membuka pintunya bagi pengamat non-pemerintah yang independen," kata Carson di dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, Herald.
"Terlebih lagi, jika Zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional selama masa pemilihan umum mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan tindakan untuk meredakan semua sanksi ini," katanya.
Zimbabwe diperkirakan akan menyelenggarakan pemilihan umum antara Juni dan September tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
George Charamba, Juru Bicara Presiden Robert Mugabe, mencela tawaran Carso, kata Xinhua. Ia mengatakan surat tersebut berusaha menetapkan persyaratan yang bagi rakyat Zimbabwe menjijikan.
"Anda tak bisa pada satu tahap memuji kemampuan Zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan pada saat lain menuntut proses itu diawasi," kata Charamba.
"Dalam kasus apa pun, mereka datang dari belahan bumi lain, yang tidak memiliki sangkut-paut dengan kami."
Hubungan Zimbabwe-AS memburuk pada 2001, ketika Kongres AS mensahkan Peraturan Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi Zimbabwe untuk mendukung sejumlah sanksi yang meliputi larangan terhadap lembaga keuangan untuk menyampaikan pinjaman dan kredit atau mengurangi utang buat Zimbabwe. Beberapa pemimpin Zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh AS.
Charamba mengatakan Carson sebaiknya tidak berfikir rakyat Zimbabwe adalah orang bodoh dengan menyarankan ia "memiliki wewenang untuk mencabut sanksi".
"Ia tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan sanksi yang diputuskan oleh sistem parlementer. Ia juga adalah orang luar," kata Charamba. "Semua sanksi berada di luar kekuasaan Carson."
Zimbabwe juga menghadapi sanksi dari Uni Eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset bagi pejabat senior pemerintah. Namun Uni Eropa pada penghujung Maret, telah mengeluarkan 83 orang dari daftar sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil dan damai di Zimbabwe pada 16 Maret.
Namun, 10 orang --termasuk Presiden Mugabe, istrinya dan para pejabat senior militer-- masih termasuk di dalam daftar sanksi Uni Eropa.
Penerjemah : Chaidar Abdullah
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
