Thailand sudah hampir lima bulan berada di bawah pemerintahan sementara setelah upaya pemimpin partai pemenang pemilu, Move Forward, untuk menjadi perdana menteri (PM) dua kali digagalkan oleh kubu konservatif pro-tentara.
Pheu Thai, bekas mitra koalisi Move Forward dan peraih suara terbanyak kedua dalam pemilu Mei silam, pekan lalu mengambil alih kepemimpinan dalam upaya membentuk pemerintahan dan diperkirakan bakal menghadapi kubu oposisi yang sama.
Pheu Thai akan mencalonkan taipan properti Srettha Thavisin sebagai PM. Mereka membutuhkan dukungan lebih dari separuh anggota badan legislatif bikameral Thailand, termasuk majelis tinggi yang didominasi kaum royalis.
Pemerintah Pheu Thai sebelumnya, yang didukung keluarga miliarder Shinawatra, digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014, ketika kepentingan mereka bertabrakan dengan elite lama penguasa dan militer royalis.
Namun pada Kamis, seorang anggota parlemen dari partai lawan menyatakan akan mendukung Pheu Thai untuk mengakhiri kebuntuan.
"Kami siap mendukung Pheu Thai karena negara membutuhkan pemerintahan yang berfungsi," kata anggota parlemen Pai Leeke dari partai pro-militer Palang Pracharat kepada wartawan.
Dia menambahkan, 40 anggota parlemen terpilih dari partainya sudah setuju dengan masalah ini.
Pemimpin Partai Palang Pracharat, Prawit Wongsuwan, adalah bekas tentara yang menggulingkan Pheu Thai pada 2014. Partai tersebut belum bisa berkomentar soal ini.
"Kami belum didekati oleh Pheu Thai. Apakah kami akan bergabung atau tidak dalam pemerintah adalah masalah kecil, kami harus melalui hal ini, baru kami bisa berunding," kata Pai.
Pheu Thai sejauh ini telah membentuk aliansi dengan sembilan partai yang total menguasai 238 kursi dalam majelis rendah.
Srettha yang menjadi calon perdana menteri mereka, masih membutuhkan dukungan dari majelis tinggi, yang ditunjuk oleh junta dan memihak kubu konservatif.
Sumber: Reuters
Baca juga: Partai Pheu Thai terus berupaya bentuk pemerintahan baru di Thailand
Baca juga: Ombudsman Thailand minta Mahkamah Konstitusi tunda pemilihan PM baru
Penerjemah: Jafar M Sidik
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
