Laporan tersebut meninjau kinerja AS dalam mematuhi aturan-aturan WTO, dan menyatakan kekhawatiran atas langkah-langkah kebijakan AS yang merongrong aturan perdagangan multilateral, menjatuhkan sanksi sepihak, memanipulasi standar ganda dalam kebijakan industri, dan mengganggu rantai industri serta rantai pasokan global.
Kekhawatiran itu mencakup 11 bidang, termasuk hambatan tarif dan nontarif, subsidi industri, subsidi pertanian, perbaikan perdagangan, standar dan peraturan teknis, perdagangan jasa, serta hak kekayaan intelektual.
AS dinilai tidak hanya tebang pilih dalam menerapkan keputusan-keputusan WTO, tetapi juga memblokir penunjukan anggota-anggota Badan Banding (Appellate Body) yang baru, sehingga menyebabkan "kelumpuhan" pada badan tersebut.
AS memiliki sejarah panjang dalam mengambil tindakan sepihak terhadap anggota-anggota lain dengan dalih "keamanan nasional", "hak asasi manusia", dan "transfer teknologi secara paksa", dan juga memaksa anggota-anggota lain untuk mematuhi kebijakan-kebijakan diplomatik dan tuntutan-tuntutannya yang tidak sah, ungkap laporan tersebut.
Selain itu, AS juga menerapkan kebijakan subsidi yang eksklusif dan diskriminatif, serta mengganggu perkembangan industri negara-negara lain melalui cara-cara seperti kontrol ekspor, tambah laporan itu.
Laporan itu melansir, AS menghasut pemisahan (decoupling) dan fragmentasi rantai industri dan rantai pasokan, mencoba menggunakan kebijakan tarif unilateral untuk memaksakan tindakan membawa aktivitas produksi kembali ke negara asal atau re-shoring pada rantai industri, membangun rantai industri dan pasokan yang berpusat di AS melalui subsidi besar-besaran, dan mempromosikan tindakan membawa aktivitas produksi di dekat negara asal (near-shoring) dan alih mitra (friend-shoring) berdasarkan apa yang disebut sebagai "nilai-nilai", demikian laporan itu.
Sebagai perekonomian terbesar di dunia dan pendiri serta penerima manfaat utama dari sistem perdagangan multilateral, AS sepatutnya memberikan contoh yang baik dengan mematuhi peraturan, menghormati komitmennya sendiri, dan menjunjung tinggi otoritas serta efikasi sistem perdagangan multilateral, demikian menurut laporan tersebut.
China akan, seperti biasa, menjaga komunikasi dan kerja sama yang erat dengan semua pihak, berpartisipasi secara penuh dan mendalam dalam reformasi WTO, dan bekerja sama untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral agar dapat memainkan peran yang lebih besar dalam tata kelola ekonomi global, demikian ungkap pihak Kementerian Perdagangan China.
Pewarta: Xinhua
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
