Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, dia mengatakan masyarakat penting mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan investasi.
"Kami menjelaskan tentang tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank," jelasnya.
"Misalnya, bapak atau ibu mengambil kredit sepeda motor, padahal cuma menunggak satu bulan, sementara motornya sudah disita, nah silakan mengaduk ke OJK," ucapnya.
Sosialisasi itu dilakukan di Kecamatan Tiris untuk ratusan masyarakat, dalam rangkaian kegiatan serap aspirasi (reses) anggota DPR RI.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan kades kedepankan akuntabilitas kelola dana desa
Baca juga: Misbakhun minta OJK segera susun desain besar penyelesaian LAR-NPL
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengakui jika masyarakat yang tinggal di antara Pegunungan Argopuro dan Gunung Lemongan, memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
Oleh karena itu, dia mengingatkan warga memastikan lembaga yang mengumpulkan dana untuk haji dan umrah benar-benar tercatat di OJK.
"Kalau lembaga tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, akan ditindak oleh OJK," katanya menegaskan.
Selain di Kecamatan Tiris, Misbakhun juga menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi akuntabilitas dana bantuan operasional Sekolah di Kantor Bupati Probolinggo.
Misbakhun menyatakan UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBN.
"Bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut ter-alokasikan dengan tepat, ter-belanjakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan negara,” pesannya.
Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
