Semarang (ANTARA) -  

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan intervensi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem, meskipun di beberapa daerah angkanya sudah menunjukkan penurunan.

“Hari ini kita rapatkan bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem kita. Datanya ini bagus ya, progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng menunjukkan grafik yang bagus dan terus menurun, kita membuat cara ekstra, kita coba intervensi yang ekstrem ya," kata Ganjar usai memimpin Rapat Intervensi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Bersama Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.

Gubernur Jateng dua periode itu menjelaskan bahwa berdasarkan grafik intervensi penanganan kemiskinan ekstrem per 13 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB cukup bagus dan berdasarkan data tersebut diketahui tengkes (stunting) dan disabilitas berhasil diintervensi 100 persen.

“Dua klaster itu termasuk yang paling cepat terintervensi. Stunting dan disabilitas itu semua bisa kita intervensi 100 persen, khususnya untuk yang miskin ekstrem," ujarnya.

Klaster berikutnya yang sudah banyak terintervensi adalah angka tidak sekolah untuk anak dalam keluarga miskin ekstrem tercatat sebanyak 10.948 anak atau 72,1 persen telah mendapatkan intervensi, sisanya masih ada 4.242 anak usia sekolah atau 27,9 persen yang belum terintervensi.

"Kedua, angka tidak sekolah. Ini saya minta untuk dicari dan tadi ditemukan banyak daerah yang ketika lulus SMP mau ke SMA atau SMK atau MAN itu tidak ada sekolahnya, maka tadi, apakah sekolah virtual, apakah kemudian satu atap, ini banyak cara yang mesti kita selesaikan. Saya sarankan kalau tidak jadi anak asuh, dibawa ke tempat yang ada, terus kita biayai. Apakah itu beasiswa atau gotong royong," katanya.

Baca juga: Jateng siap hapus kemiskinan ekstrem pada 2024

Selanjutnya, yang menunjukkan grafik bagus dalam progres intervensi penanganan kemiskinan ekstrem terdapat pada klaster tidak bekerja.

Ada sekitar 23.589 jiwa yang sudah mendapat intervensi dan sudah bekerja, sisanya sekitar 40.089 jiwa masih masuk dalam daftar intervensi dan akan diberikan pelatihan agar siap bekerja.

"Tidak bekerja angkanya juga bagus ini diintervensi. Ada yang kita latih, ada yang kemudian kita dorong dan bantu untuk bisa bekerja di perusahaan," ujarnya.

Menurut dia, intervensi untuk jamban bagi keluarga miskin ekstrem juga cukup bagus. Saat ini sebanyak 13.993 rumah telah memiliki jamban. Sisanya masih ada sekitar 15.574 rumah yang harus diintervensi.

Ganjar juga mengaku akan menggenjot intervensi pada penanganan rumah tidak layak huni dan listrik.

Adapun untuk kebutuhan intervensi listrik ini juga masih banyak. Saat ini data yang sudah diintervensi sebanyak 3.283 rumah tangga dan masih ada sekitar 12.596 rumah tangga yang menunggu untuk diintervensi.

Baca juga: BPS: Penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,79 juta orang

Untuk klaster ini, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan PLN karena ternyata masih ditemukan adanya data yang tidak sinkron.

"Listrik itu urusannya dengan PLN maka ada data yang tidak sinkron antara data yang masuk di DTKS dengan yang harus diintervensi. Maka saya sampaikan, mari kita cari cara yang lain saja. Kalau perlu ditempeli dengan tenaga surya yang penting di tempat itu ada," katanya

Berdasarkan data-data itu, Ganjar mendorong adanya kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, di mana ada tempat yang masih terdapat kemiskinan ekstrem agar melakukan percepatan

 "Saya dorong pada tahun 2024 karena target dari Presiden Jokowi mesti turun kemiskinan ekstremnya menjadi nol persen. Kalau saya bilang mendekati nol, itu bisa kita kejar," ujarnya.

Untuk dapat mencapai target itu, Ganjar menyampaikan bahwa masih ada dua kesempatan menggunakan anggaran, baik di Pemprov Jateng maupun di pemerintah kabupaten/kota yaitu APBD perubahan tahun ini dan APBD murni 2024.

Baca juga: Ganjar gandeng kades turunkan kemiskinan ekstrem di Jateng

Dia juga menekankan agar bantuan dari Pemprov Jateng kepada kabupaten atau desa untuk dikonsentrasikan pada penanganan kemiskinan ekstrem.

"Sudah saya sampaikan bantuan keuangan dari provinsi ini akan kita dorong untuk pengentasan kemiskinan. Jadi nanti teman-teman di kabupaten/kota minta tolong bantuannya diarahkan ke sana. Programnya sudah ada, tinggal konsentrasi dan datanya saja biar fix," katanya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023