Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar Arif Bintarto Yuwono di Makassar, Sabtu, mengatakan, frekuensi lelang pada 2023 ditarget 2.153 kali dan hingga Juli telah terealisasi sebanyak 1.420 frekuensi atau sekitar 65,95 persen.
"Untuk frekuensi lelang di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara telah ditetapkan sebanyak 2.153 kali dan sampai saat ini telah tercapai 1.420 frekuensi atau sekitar 65,95 persen," ujarnya.
Arif Bintarto menyebutkan dengan frekuensi 1.420 kali lelang itu, telah tercapai pokok lelang sebesar Rp826,84 miliar dari target pokok lelang Rp1,9 triliun atau sekitar 2.153 frekuensi lelang.
Adapun nilai capaian pokok lelang Rp826,84 miliar berasal dari berbagai jenis lelang yakni, lelang melalui Pegadaian dengan pokok lelang Rp370,58 miliar, pejabat lelang kelas II Rp324,47 miliar, eksekusi Pasal 6 UUHT sebesar Rp119,51 miliar.
Baca juga: DJKN: Sertifikasi barang milik negara di Papua capai 47,52 persen
Kemudian lelang dari jenis barang milik negara (BMN) sebesar Rp4,21 miliar, barang milik daerah (BMD) Rp4,07 miliar, kepailitan Rp 1,73 miliar, barang rampasan Rp1,24 miliar, dan lelang lainnya sebesar Rp1,02 miliar.
Arif Bintarto menjelaskan dalam setiap pelaksanaan lelang atas tanah
dan/atau bangunan dipungut PPh senilai Rp3,03 miliar.
Selain itu, dukungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lelang penghapusan BMD senilai Rp4,07 miliar.
Kontribusi untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) hingga 31 Juli 2023 sebesar Rp5,63 miliar. Serta penilaian aset BMD Pemprov Sulsel senilai Rp8,9 miliar dengan tujuan pemindahtanganan untuk 31 laporan dan pemanfaatan atau sewa BMD sebanyak empat laporan.
Sementara itu untuk penyelesaian outstanding piutang negara hingga Juli 2023 telah diselesaikan sebesar Rp29,97 miliar atau secara penyelesaian berkas piutang negara sebesar 101 berkas.
Baca juga: Kemenkeu akan lelang 60 moge Royal Enfield akhir Juli
Adapun saldo outstanding piutang negara sebesar Rp176,84 miliar atau sebanyak 653 penanggung utang. Asal piutang negara berasal dari piutang Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau debitur dari bank dalam likuidasi maupun piutang kementerian dan lembaga.
"Untuk piutang negara ini, kami memiliki tim pengurusan piutang negara berasal dari DJKN, Kejaksaan, inspektorat daerah dan kepolisian. Untuk penanggung utang terbesar itu berasal dari kementerian/lembaga sebanyak 442 dan piutang BLBI sebanyak 211 penanggung utang," ucapnya.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
