“Kami telah belajar tentang ilmu tanah di sini, dan menjadi suatu pelajaran yang baik apabila kita ingin membangun infrastruktur seperti bandara di kondisi tanah yang labil seperti ini,” kata Menhub dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menhub mengatakan, dalam lima tahun terakhir melakukan evaluasi dan upaya restrukturisasi Bandara APT Pranoto.
Ia menyebut, pemerintah melalui Kemenhub melibatkan para akademisi dari ITB dan UGM untuk mengkajinya bersama-sama.
Baca juga: Menhub ajak pemilik Terminal Khusus di Kalimantan Selatan bentuk BUP
Melalui berbagai kajian dan upaya restrukturisasi yang dilakukan, Menhub memastikan keberlangsungan jangka panjang eksistensi Bandara APT Pranoto di tengah kondisi tanah yang labil, sehingga akan meminimalkan dana yang dibutuhkan untuk sejumlah perbaikan-perbaikan.
“Bandara APT Pranoto sangat strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kalau di Bandara IKN terkendala, maka bisa dialihkan ke Bandara ini atau ke Balikpapan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Bandara APT Pranoto memiliki panjang runway 2250 m x 45 m dan gedung terminal seluas 12.700 m2.
Bandara ini dapat didarati pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan bisa menampung hingga 1 juta pergerakan penumpang setahun.
Saat ini tengah dilakukan beberapa pekerjaan diantaranya yakni sistem drainase bandar udara, sistem perkerasan (pavement) taxiway dan apron, termasuk rekonstruksi dan peningkatan runway.
Baca juga: Menhub persiapkan penambahan penerbangan di Bandara Muaro Bungo
Kemudian pemenuhan aspek keselamatan sisi udara dan peningkatan layanan sisi darat.
Selain meninjau Bandara APT Pranoto di Samarinda, Menhub sebelumnya juga meninjau Terminal Khusus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ia mengajak para pemilik Terminal Khusus di wilayah Kalimantan Selatan untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) guna meningkatkan kualitas tata kelola pelabuhan.
Terminal khusus tersebut melayani operasional pengangkutan batubara.
Terminal khusus tersebut melayani operasional pengangkutan batubara.
Pendapatan Negara Bukan Pajak dari 5 (lima) Tersus tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada tahun 2021 PNBP mencapai 14,204 milyar Rupiah dan tahun 2022 mencapai Rp 20,884 milyar Rupiah.
Hingga Juli 2023, total PNBP mencapai 13,72 milyar Rupiah. Pada akhir tahun 2023, PNBP diperkirakan bisa mencapai 23,537 milyar Rupiah.
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
