Lestari menjelaskan informasi yang benar itu krusial karena menentukan kualitas hasil survei.
“Upaya pemerintah untuk memotret status kesehatan masyarakat melalui survei harus didukung semua pihak dengan memberikan informasi yang benar,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di Jakarta, Minggu.
Dia menilai reformasi sistem kesehatan di Indonesia membutuhkan data-data yang akurat dan valid mengenai situasi dan kondisi terkini kesehatan di Tanah Air. Survei Kesehatan Indonesia, yang dimulai sejak Agustus 2023 sampai dengan awal Oktober 2023, merupakan cara pemerintah memperoleh data-data itu yang nantinya menjadi pedoman dalam membuat kebijakan dan peraturan.
Kegiatan Survei Kesehatan Indonesia, yang juga dikenal dengan dengan nama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) digelar oleh pemerintah setiap lima tahun sekali. Untuk tahun ini, Survei Kesehatan Indonesia digelar bersamaan dengan Survei Status Gizi Indonesia yang berlangsung setahun sekali. Dua survei itu digelar dalam satu skema pengumpulan data.
Lestari menyampaikan krisis kesehatan akibat COVID-19 perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya sistem kesehatan yang kuat dan mampu mengantisipasi situasi seperti pandemi. Oleh karena itu, Wakil Ketua MPR RI itu mendukung langkah Kementerian Kesehatan RI menggelar Survei Kesehatan Indonesia demi menghimpun data kesehatan nasional.
Dalam proses survei, Lestari berharap ada pengawasan secara ketat terutama pada petugas survei sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
Lestari berharap hasil Survei Kesehatan Nasional itu dapat membantu pemerintah membangun sistem kesehatan yang tangguh sekaligus mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman penyakit.
Survei Kesehatan Indonesia pada tahun ini, menurut keterangan Kementerian Kesehatan RI, melibatkan 586.000 responden tingkat rumah tangga di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono saat membuka rapat koordinasi teknis SKI 2023 di Jakarta pada Juni 2023 menjelaskan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau temuan Riset Kesehatan Dasar Indonesia selama ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun program-program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN mengatur data-data dari Riskesdas merupakan dasar atau alat ukur dari pencapaian target RPJMN sebelumnya. Data-data itu juga menjadi bahan evaluasi pembangunan kesehatan nasional.
Baca juga: Wakil Ketua MPR RI ingatkan aturan terkait amendemen UUD 1945
Baca juga: MPR: Konstitusi harus jadi acuan berbangsa-bernegara
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
