“IPRO yang ada meliputi berbagai sektor yakni infrastruktur, pertanian ketahanan pangan, industri hilirisasi, pariwisata, energi dan kawasan industri hijau,” kata Kepala DPMPTSP Kalimantan Utara, Ferry Ferdinand Bohoh di Tanjung Selor, Senin.
DPMPTSP merupakan singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Adapun I-PRO terdiri atas peluang investasi dan bisnis dengan nilai jual dan proposisi nilai yang unik, kesiapan teknis lokasi, peran pemangku kepentingan, strategi dan analisis pasar.
Serta perencanaan keuangan proyek, estimasi keuntungan, pengembalian investasi, skema insentif, dan analisis risiko.
Dokumen tersebut telah disampaikan pada kegiatan ‘Kaltara Investment Forum 2023’ yang digelar Pemprov Kalimantan Utara bekerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dan Bank Indonesia (BI) di Kota Tarakan, pada akhir pekan kemarin.
Secara geografis, Kalimantan Utara merupakan provinsi cukup strategis di wilayah ASEAN atau Indopasifik.
Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam forum BIMP-EAGA yang memiliki tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan ASEAN.
Ferry Ferdinand Bohoh mengatakan, Kalimantan Utara berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang langsung menghadap Samudra Pasifik.
“Ini tentu sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dan berdasarkan proyeksi, penerimaan Negara dan Daerah dari ALKI II berpotensi mencapai 1,5 juta dolar AS per hari,” ungkap dia.
Dia menegaskan, DPMPTSP Kalimantan Utara melakukan terobosan untuk mencapai peningkatan ekonomi Kalimantan Utara melalui peningkatan realisasi investasi sesuai target yang telah ditentukan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (BKPM RI).
Capaian realisasi investasi di Kalimantan Utara disebutkannya, terus meningkat sejak 2020 lalu. Realisasi investasi Kalimantan Utara pada 2020 mencapai Rp3,2 triliun, 2021 mencapai Rp5,7 triliun, dan pada 2022 realisasinya mencapai Rp13,7 triliun.
“Pada semester pertama 2023 ini realisasi investasi di Kalimantan Utara sudah mencapai Rp9,4 triliun,” ujarnya.
Dia mengatakan, investasi merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Karena itu, harus didukung dengan kebijakan yang pro investasi melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur agar ada kepastian hukum sesuai yang diinginkan para investor.
Pada kegiatan ‘Kaltara Investment Forum 2023’ kemarin di Kota Tarakan, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara investor dengan vendor lokal Kalimantan Utara.
Kerja sama itu wujud komitmen untuk mendorong pola kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah sesuai Peraturan Menteri Investasi atau Perka BKPM RI Nomor 1 Tahun 2022.
Pemprov Kalimantan Utara sebut dia, juga memberikan kesempatan kepada para kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Asosiasi Pengusaha di Kalimantan Utara untuk memaparkan IPRO masing-masing kemudian melanjutkan sesi One On One Meeting dengan calon investor.
"Kami sangat optimis kegiatan KIF 2023 kemarin memberikan efek ganda bagi investasi Kalimantan Utara ke depan,” demikian Kepala DPMPTSP Kalimantan Utara.
Potensi Investasi Kalimantan Utara
DPMPTSP Kalimantan Utara mencatat sejumlah potensi investasi di provinsi ini. Pertama adalah Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan 9.000 Mega Watt di Kabupaten Bulungan.
PLTA Sungai Kayan merupakan salah satu fasilitas pendukung utama Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning yang saat ini sudah masuk proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, terdapat investasi PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau yang telah di-grounbreaking oleh Presiden Joko Widodo. Investor telah memulai pengembangan Proyek PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW untuk mengirimkan energi terbarukan dalam jumlah besar dengan harga kompetitif secara regional untuk pengolahan bijih mineral Indonesia yang berkelanjutan di dalam negeri di Kawasan Industri Tanah Kuning dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pada saat yang sama, PLTA ini menyediakan sumber listrik yang lebih terjangkau dan tidak berpolusi bagi masyarakat di Kalimantan.
Adapula, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (sekarang disebut Kawasan Industri Hijau Indonesia/KIHI) merupakan Proyek Strategis Nasional dengan target luas lahan mencapai 30.000 hektare (Ha).
Investasi yang akan difasilitasi di kawasan industri itu di antaranya pemurnian dan pengolahan mineral (pergudangan property hingga perdagangan dan komersial).
Lahan yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri saat ini seluas 10.100 (tahap awal) Ha dengan pasokan listrik dari PLTA Mentarang Induk (Malinau) oleh perusahaan konsorsium Indonesia dan Malaysia yaitu PT. Kayan Patria Pratama Group dan Sarawak Energy.
Selain itu terdapat potensi investasi menjanjikan di sektor kelautan perikanan seperti rumput laut, pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, serta sektor pertanian dan perkebunan seperti kakao, padi, dan sawit.
Baca juga: Bahlil: China akan "groundbreaking" investasi di Kaltara akhir 2023
Baca juga: Luhut undang Korsel investasi proyek di Kaltara
Baca juga: Investor Australia investasi Rp180 triliun di Kaltara
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
