Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPR memberikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar Sitorus mengatakan bahwa fraksi partainya berpandangan agar pemerintah dalam APBN 2024 harus dapat menjalankan perubahan-perubahan yang fundamental di setiap lembaga pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
"Komitmen ini harus ditunjukkan dengan indikator yang terukur pada setiap kementerian lembaga pemerintah," ujarnya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro menyampaikan bahwa fraksinya memandang rancangan APBN 2024 sudah cukup komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada.
Ia mengingatkan bahwa APBN 2024 dituntut lebih akomodatif dengan menyediakan bantalan-bantalan fiskal yang memadai demi menjamin terciptanya situasi yang kondusif jelang Pemilu 2024.
Baca juga: Jokowi: Pendapatan negara pada RAPBN 2024 sebesar Rp2.781,3 triliun
Baca juga: Presiden: Peningkatan PNBP melalui perbaikan perencanaan dan inovasi
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menyatakan bahwa fraksinya mendukung desain kebijakan APBN Tahun 2024 yang difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi.
"Kami juga mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Juru bicara fraksi di DPR RI lainnya yang turut memberikan pandangan atas RAPBN 2024 beserta nota keuangannya, yaitu anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro, anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka, anggota DPR RI Fraksi PKS Diah Nurwitasari, anggota DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo, dan anggota DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa pembahasan RUU APBN 2024 akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI yang rencananya digelar pada 29 Agustus 2023.
“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 5 Juli 2023, tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus 2023,” ujar Gobel yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2024 pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 pada 16 Agustus 2023.
“Pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu. Sesuai dengan Pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN beserta nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,” kata Gobel.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
