Tse Chin-wan, Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Pemerintah SAR Hong Kong, mengatakan bahwa dalam menghadapi risiko besar yang ditimbulkan oleh pembuangan tersebut, pemerintah SAR Hong Kong harus mengambil langkah-langkah pencegahan guna menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Pelarangan tersebut akan diberlakukan pada impor produk perikanan dari 10 kota atau prefektur di Jepang, termasuk di antaranya Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nagano, dan Saitama, yang mencakup seluruh produk perikanan segar, beku, dingin, kering, dan olahan, serta garam laut dan rumput laut, ujar Tse.
Pembatasan impor makanan tertentu dari Fukushima, China, Tochigi, Ibaraki dan Gunma saat ini akan tetap berlaku, imbuhnya.
Kepala Eksekutif SAR Hong Kong John Lee mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa keputusan pemerintah Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi nuklir tanpa menghiraukan risiko keamanan pangan serta polusi dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan laut merupakan tindakan yang membebankan masalahnya kepada pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
"Keamanan pangan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama bagi pemerintah SAR Hong Kong," ujar Lee.
Meskipun ada kekhawatiran publik dan penolakan dari dalam maupun luar negeri, pemerintah Jepang pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk mulai membuang air limbah yang terkontaminasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang lumpuh ke Samudra Pasifik pada Kamis.
Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2023
