"Indonesia berkomitmen secara kuat untuk mengimplementasikan budaya toleransi, sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan," ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri ini, kata dia, nantinya akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan, dan diskriminasi.
Menag mengatakan Resolusi 16/18 PBB mengandung pesan memerangi intoleransi, stereotip (atau prasangka), stigmatisasi negatif, dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Resolusi Dewan Dewan HAM PBB 16/18 merupakan rumusan komitmen oleh semua negara di bawah Piagam PBB guna memajukan dan mendorong penghormatan dan ketaatan umum terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa pembedaan terhadap agama, kepercayaan, etnis, dan budaya.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Menag, perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di seluruh belahan dunia.
Menurutnya, setiap negara perlu memberikan perhatian serius karena sikap tercela ini jika dibiarkan hanya menghambat kemajuan negara dan bahkan bisa berakhir pada perpecahan.
Baca juga: Dewan Toleransi dan Perdamaian Global terbentuk
Implementasi Resolusi 16/18 UNHCR, lanjutnya, bisa mengatasi kegentingan kemanusiaan akibat diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan di negara manapun.
"Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan," kata Menag.
Menyikapi situasi ini, kata dia, Pemerintah Indonesia memandang perlu kesepakatan mengutamakan budaya toleransi guna menanggulangi ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan.
Senada dengan Menag, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global, termasuk mempromosikan penghilangan segala bentuk praktik intoleransi.
"Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah," kata dia.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 nantinya meliputi lima sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.
Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.
Baca juga: Dewan HAM PBB gelar pertemuan darurat tentang penodaan Al Quran
Baca juga: Indonesia sebut pembakaran Al-Qur'an sakiti Muslim seluruh dunia
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
