Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan, menggunakan AC, dan ada konsumsi, sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggiJakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghemat Rp1,56 triliun sejak 2020-2022 melalui penerapan pola kerja baru sehingga meningkatkan efisiensi anggaran.
"Dengan berbagai langkah efisiensi dan calculated yang kita lakukan maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.
Kemenkeu menerapkan berbagai kebijakan antara lain negative growth untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan, pengendalian belanja birokrasi, pola kerja baru serta melakukan pengadaan barang secara terpusat sehingga menghasilkan efisiensi anggaran.
Menkeu menuturkan bisa dihemat belanja birokrasi sebesar Rp501,52 miliar, konsolidasi pengadaan laptop dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) senilai Rp140,83 miliar, digitalisasi proses bisnis sebesar Rp90,50 miliar, prioritas pembentukan tim senilai Rp13,69 miliar, pembayaran belanja pegawai terpusat sebesar Rp4,81 miliar.
Kemudian pengadaan collaborative tools secara terpusat bisa dihemat Rp290 miliar, optimalisasi anggaran penanganan pandemi Rp95,30 miliar seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19, dan kebijakan negative growth pegawai senilai Rp429,45 miliar.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan collaborative tools berkaitan dengan membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat atau pertemuan sehingga biaya konsumsi menjadi turun.
"Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan, menggunakan AC, dan ada konsumsi, sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggi," ujarnya.
Kemenkeu menuturkan kebijakan negative growth pegawai dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan merespons penggunaan teknologi digital yang makin banyak sehingga tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang misallocated atau menganggur.
"Kita tetap berhati-hati menjaga jumlah dan kuantitas dan kualitas SDM kita. Penggunaan layanan kita juga kita perbaiki," ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 mampu menjaga kualitas belanja Kemenkeu menjadi lebih efisien, baik pada belanja pegawai, barang maupun modal.
Penghematan belanja pegawai dilakukan dengan implementasi kebijakan negative growth dan sentralisasi belanja pegawai. Sedangkan efisiensi belanja barang dilaksanakan melalui penyelarasan dengan pola kerja baru, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian belanja birokrasi dan simplifikasi proses bisnis.
"Untuk belanja pegawai dengan negative growth dan juga dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien namun tidak menurunkan kepuasan dari pegawai," ujarnya.
Sementara efisiensi pada belanja modal dilakukan dengan pemenuhan belanja multi years, melanjutkan belanja yang tertunda di tahun anggaran 2021 karena pandemi, menyelesaikan konstruksi dalam pengerjaan, pengadaan collaborative tools secara terpusat, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Kami akan terus melakukan perbaikan secara bertahap proper dan dengan menggunakan kepantasan serta menjaga tata kelola menggunakan e-katalog dan TKDN sesuai yang dianjurkan dan disepakati serta menjadi target dari kualitas belanja," kata Menkeu.
Baca juga: Pendapatan negara 2022 di Kemenkeu capai 114,01 persen dari target
Baca juga: Kemenkeu catatkan kinerja keuangan positif di 2022
Baca juga: Kemenkeu berkomitmen jaga keterbukaan informasi publik
Baca juga: Kemenkeu tekankan keterlibatan publik untuk APBN yang akuntabel
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
