Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

"Kemenkumham sendiri konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN)," kata Yasonna dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Yasonna juga menyoroti pentingnya potensi ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang ada di daerah serta nilai ekonominya melalui hilirisasi wirausaha, sebagaimana Kemenkumham mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun tematik merek.

Oleh sebab itu, Kemenkumham menginisiasi pembahasan dan perbincangan secara langsung terkait kegiatan wirausaha dengan pemberdayaan dan pemahaman pentingnya KI tersebut.

Adapun perbincangan tersebut digelar melalui kegiatan "Satu Jam Bersama Menkumham" yang akan diselenggarakan pada Jumat, 1 September 2023 di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana, Bali.

Yasonna dan pihaknya meyakini bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang bangkit dengan cepat pascapandemi melalui kegiatan ekonominya.

"Hal tersebut yang menjadi pertimbangan terpilihnya Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham'," ujarnya.

Baca juga: Gernas BBI di Kaltara berlangsung hingga Agustus 2023

Baca juga: Kominfo pastikan beri dukungan UMKM tingkatkan literasi digital


Bali, sebagai provinsi yang menggantungkan ekonomi di industri wisata, mengambil pelajaran dari terjadinya pandemi bahwa pariwisata tidak hanya berhenti pada objek dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Bali kemudian menggiatkan produk ekonomi kreatif karena terbukti eksis dan tetap mengambil peran secara ekonomi saat pandemi melanda.

Kegiatan "Satu Jam Bersama Menkumham" tersebut mengusung tema Kemenkumham Melayani untuk Indonesia Maju. Kegiatan tersebut juga bertujuan mendengarkan dan berdiskusi lebih dekat dengan komunitas, pelaku ekonomi kreatif, hingga akademi penghasil KI di Bali.

Hal itu agar Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menghasilkan produk-produk hukum dan pelayanan publik yang efektif dan relevan.

Lebih lanjut dijelaskan Yasonna, jumlah pendaftaran maupun pencatatan KI di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Sejak awal Pandemi COVID-19 pada 2020, tercatat sebanyak 2.250 permohonan KI yang diajukan ke DJKI.

Jumlah tersebut meningkat pada 2021, yakni menjadi sebesar 4.265. Kemudian, kembali bertambah pada tahun 2022, yakni mencapai 5.555 permohonan.

Baca juga: Gernas BBI gaet e-commerce suarakan pembelian produk dalam negeri

Sementara itu, hingga periode Agustus 2023, Bali telah mencatatkan sebanyak 3.874 permohonan KI. Capaian tahun berjalan 2023 ini meningkat sekitar 18 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.

"Satu Jam Bersama Menkumham" akan melibatkan 500 peserta dari berbagai komunitas, seperti musik, film, animasi, literasi, desain grafis dan seni pertunjukan; pelaku ekonomi kreatif; akademisi; dan peserta secara daring.

Pada kegiatan itu, masyarakat juga dapat melakukan konsultasi KI di bidang merek, hak cipta, dan paten di saung (booth) layanan konsultasi KI.

Nantinya, DJKI turut memberikan insentif untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat mendaftarkan merek-nya atau mencatatkan karya hak ciptanya dengan kuota terbatas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023