“Pemerintah perlu mengembangkan layanan angkutan umum dengan melakukan integrasi secara utuh dan juga menyediakan layanan lanjutannya, seperti perencanaan terpadu ,” katanya di Jakarta, Kamis.
Agus menambahkan perlu adanya kebijakan dan perencanaan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut dijelaskan, perencanaan transportasi terintegrasi caranya antara lain melakukan pengelolaan atau manajemen pengaturan waktu dan ruang untuk akses kendaraan pribadi, yakni pengaturan ruang jalan dan juga pengaturan ruang parkir.
Baca juga: Menteri LHK: Ada 351 industri penyumbang polusi udara di Jabodetabek
Strategi ini, papar Agus, bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dengan tujuan mengurangi polusi udara di Jakarta yang kualitasnya makin memburuk.
“Jika dicek, statusnya makin memburuk meski PLTU dalam posisi shutdown, misalnya karena pemeliharaan," katanya.
Soal polusi udara di Jakarta, menurut dia, pemerintah harus tepat menentukan solusi mengatasinya sedangkan masyarakat agar bersabar dengan tetap mengurangi emisi dari kendaraan pribadi.
“Semua solusi yang berkait dengan polusi udara memang perlu perencanaan dan kajian yang matang. Kalau mau beres segera, rasanya seperti mimpi,” katanya.
Agus juga menegaskan bahwa pemerintah jangan sampai salah menentukan penyebab utama polusi udara, sebab Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik pemerintah memang bukan penyebab polusi.
Baca juga: Dinkes: Polusi udara penyebab kematian kelima tertinggi di Indonesia
Pewarta: Subagyo
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
