Kita berharap agar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini dapat disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KepriTanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 fokus pada peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah.
"Tema pembangunan tahun 2023 adalah Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional," kata Gubernur Ansar saat menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Ansar mengatakan bahwa prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan terdiri dari optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Selain itu, ia juga menjelaskan beberapa pertimbangan untuk melakukan perubahan struktur APBD tahun anggaran 2023, antara lain adanya prognosis perubahan pendapatan dan belanja daerah, adanya penyesuaian penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022, dan adanya pergeseran anggaran untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) serta belanja wajib yang mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dia menjelaskan secara umum perubahan proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp100,5 miliar atau naik 2,50 persen dari yang semula ditargetkan sebesar Rp4,019 triliun menjadi Rp4,120 triliun.
"Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dari peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pendapatan retribusi daerah hingga akhir tahun 2023," kata Ansar.
Sementara, belanja daerah Provinsi Kepri pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 naik sebesar Rp307,7 miliar atau naik 7,41 persen dari semula sebesar Rp4,151 triliun menjadi Rp4,459 triliun.
Pembiayaan daerah naik sebesar Rp207,1 miliar dari semula sebesar Rp132,2 miliar menjadi Rp339,3 miliar. Kenaikan tersebut akibat adanya penyesuaian SiLPA tahun anggaran 2022 yang semula ditargetkan sebesar Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar yang antara lain bersumber dari kelebihan target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), kelebihan target PAD, penghematan belanja dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.
Di samping itu, lanjut dia, kenaikan pembiayaan ini juga disebabkan oleh adanya selisih atas perhitungan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp18,1 miliar yang pada mulanya dianggarkan sebesar Rp84,3 miliar menjadi sebesar Rp66,1 miliar.
Gubernur Ansar berharap agar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri.
"Kita berharap agar Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini dapat disetujui oleh DPRD Provinsi Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri," kata Gubernur Ansar.
Baca juga: Pemprov Kepri usul anggaran Rp93 miliar ke pusat guna menata Penyengat
Baca juga: Pemerintah sediakan anggaran Rp120 miliar untuk bangun jalan di Natuna
Baca juga: Pemprov Kepri siapkan dana Rp101 miliar untuk sarana prasarana sekolah
Baca juga: Bapenda: Kepri minimalisasi ketergantungan pada anggaran pusat
Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
