"Kami akan melihat siapa capres yang berani menyodorkan pembelaan terhadap petani tembakau Indonesia," kata Ketua Umum APTI Jawa Tengah Wisnubrata dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, saat ini semua rekam jejak digital para pemimpin nasional dapat dipantau. Sehingga akan makin memudahkan melihat siapa capres yang pro-petani tembakau.
"Semua masih umum saja (para capres) tentang nasib petani tembakau. Isu yang muncul dari para capres di ruang terbuka, belum ada signifikan tentang perlindungan dan pembelaan ke petani tembakau," katanya menegaskan.
Wisnubrara mengungkapkan, kondisi kehidupan petani tembakau di Indonesia saat ini tergolong memprihatinkan.
Hal tersebut disebabkan tingginya kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2022.
Menurut Wisnubrata, imbas dari regulasi tersebut membuat ditekannya harga jual tembakau dari petani guna menyiasati biaya operasional industri.
"Sebagai contoh saja, musim panen bagus hasilnya. Tetapi harga tembakau dan turunannya seperti cengkeh yang seharusnya juga bagus, jadi ditekan," ungkapnya.
Menurut dia, rendahnya harga jual tembakau serta turunannya di kalangan petani berpengaruh pada penghasilan ekonom mereka. Beban berat bagi petani, dengan rendahnya harga jual tembakau beberapa tahun belakangan ini.
"Ini belum ada solusi," ujarnya.
Ditambah lagi kata dia, tingginya CHT berimplikasi maraknya muncul rokok ilegal sehingga harga tembakau makin merosot tajam.
Wisnubrata mengemukakan, padahal selama ini suara petani tembakau amat menentukan dalam perhelatan pemilihan Presiden.
"Oleh sebab itu kami ingin seharusnya ada imbal balik kepada kesejahteraan kami, ada perlindungan. Misalnya mengatur mekanisme impor akibat tingginnya CHT," harapnya.
Baca juga: Purnawirawan TNI/Polri: Kita butuh pemimpin yang bawa kesejahteraan
Baca juga: Ketum PBNU minta capres-cawapres tak atasnamakan NU di Pilpres 2024
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
