Kebijakan terkait BBM dapat meredakan tekanan pada anggaran negara,"
Jakarta (ANTARa News) - Ekonom Bank Danamon Dian Ayu Yustina mengatakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada kendaraan pribadi roda empat dapat menekan defisit anggaran.

"Kebijakan terkait BBM dapat meredakan tekanan pada anggaran negara," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ayu mengatakan, kebijakan tersebut selain dapat menghemat belanja sebesar Rp15 triliun, juga dapat menekan defisit anggaran pada kisaran 2,73--2,84 persen dari PDB atau masih di bawah ketentuan UU yaitu tiga persen.

"Kami memperkirakan defisit anggaran belanja pemerintah pusat pada kisaran 2,23--2,34 persen dari PDB, termasuk bila penyerapan tidak maksimal," ujarnya.

Namun, Ayu menyebutkan defisit anggaran tersebut termasuk tinggi, apabila dibandingkan target defisit anggaran (defisit anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah) pada APBN 2013 sebesar 1,65 persen dari PDB.

Ayu memperkirakan apabila tidak ada kebijakan terkait BBM, defisit anggaran berada di atas tiga persen, dengan asumsi defisit belanja pemerintah daerah 0,5 persen dari PDB dan defisit belanja pemerintah pusat pada kisaran 2,45--2,55 persen dari PDB.

"Bila tidak ada kebijakan, maka dapat menimbulkan sentimen negatif dari pasar, karena investor akan mempertanyakan kondisi ketahanan fiskal kita," katanya.

Menurut Ayu, defisit anggaran tersebut juga terjadi karena penerimaan pajak belum berjalan maksimal, karena adanya fluktuasi harga komoditas akibat perlemahan permintaan dari negara maju yang terimbas krisis.

"Situasi ini ikut mempengaruhi asumsi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya mencapai 6,3 persen, jauh dari asumsi APBN 6,8 persen," katanya.

Selain itu, Ayu juga memperkirakan harga ICP minyak rata-rata setahun akan mencapai 110 dolar AS per barel, konsumsi BBM bersubsidi 51 juta -- 53 juta kiloliter dan lifting minyak 830 ribu barel per hari.

"Kondisi ini menyebabkan adanya deviasi dalam anggaran, sehingga ikut mempengaruhi asumsi makro dan belanja subsidi energi," ujarnya. (*)

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013