laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahanSurabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023 menyesuaikan dengan empat tantangan besar perekonomian global, yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim dan risiko pandemi.
Menurut Khofifah, tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-China menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung inward looking. Dampaknya tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi yang berimbas pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi dunia.
"Di samping itu, laju inflasi global masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan 'higher for longer'. Akibatnya likuiditas global masih akan ketat sehingga 'cost of fund: juga masih tetap tinggi," kata Khofifah saat menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim di Surabaya, Jumat.
Perekonomian global, lanjut Khofifah, diprediksi meningkat pada 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan resiliensi kuat di tengah krisis, sehingga diharapkan perekonomian akan terus meningkat.
"Kita masih harus waspada El Nino yang kabarnya akan terus berlanjut sampai Februari 2024 yang berpotensi berdampak pada tingkat inflasi. Tapi Alhamdulillah kinerja perekonomian kita meningkat yaitu 5,24 persen pada triwulan II/ 2023 dibanding triwulan II/2022 secara year on year," ujarnya.
Baca juga: Kadin Jatim apresiasi Khofifah tarik tujuh perusahaan Inggris
Baca juga: Gubernur Khofifah mencoba MRT Elizabeth Line untuk diterapkan di Jatim
Khofifah menjelaskan postur P-APBD 2023 untuk pos pendapatan daerah berubah dari yang semula dianggarkan Rp29,8 triliun menjadi Rp31,3 triliun atau bertambah Rp1,4 triliun, dengan rincian dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Perubahan anggaran pendapatan daerah yang lebih kecil dari perubahan belanja daerah mengakibatkan perubahan defisit yang akan ditutup dengan pembiayaan netto berasal dari selisih lebih dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
Di antaranya dari penerimaan pembiayaan pada jenis belanja sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp4,44 triliun, sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah dikurangkan dengan semua pengeluaran pembiayaan daerah diperoleh netto sebesar Rp3,9 triliun.
Khofifah menyampaikan kebijakan umum perubahan tersebut terjadi pada pos pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sesuai dengan substansi kesepakatan pada perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) P-APBD tahun anggaran 2023.
"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan untuk diadakan pengkajian lebih lanjut sehingga tata perangkaan ini lebih realistis. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak," ucapnya.
Baca juga: Khofifah: Pertumbuhan industri manufaktur di Jatim cukup tinggi
Baca juga: Khofifah: Tujuh perusahaan Inggris tertarik investasi di Jatim
Pewarta: Abdul Hakim/Hanif Nasrullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
