BNPB dan Komisi VII DPR RI akan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada para korban terdampak rumah rusak berat akibat bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bantuan baik melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pembangunan rumah rusak dan DTH diberikan bagi warga yang masuk kategori rumah rusak berat akibat bencana, yang masih menunggu rumahnya selesai dibangun.

”Cianjur sudah memasuki bulan ke-10, progres pembangunan rumah yang sudah selesai mencapai 80 persen, dan sisanya 20 persen lagi masih berproses. Khusus yang rusak berat yang direlokasi, kami memberikan DTH sebesar Rp500 ribu per KK per bulan sambil menunggu rumahnya selesai dibangun,” kata Jarwansah.

Penyerahan DTH secara simbolis dilakukan Jarwansyah bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Diah Pitaloka, di Aula Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada 8 September 2023. 

"Pemberian DTH rencananya diberikan untuk 6 bulan, namun pencairannya dilakukan menjadi 3 tahap atau per 2 bulan sebesar Rp1 juta per kepala keluarga," ujar Jarwansyah.

Baca juga: Pemerintah Pusat salurkan dana tunggu untuk penyintas gempa Cianjur

Penyaluran DTH kepada masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur tahap pertama telah disalurkan kepada 4.006 KK atau sebesar Rp2,003 miliar.

Sedangkan tahap kedua bantuan DTH yang disalurkan BNPB sebesar Rp10 miliar dan yang telah disalurkan ke rekening masyarakat sebanyak 103 KK dari 190 KK Penerima DTH. 

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Diah Pitaloka mengatakan Komisi VIII DPR-RI mempunyai kewajiban untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

“Komisi VIII DPR tetap mengawal program-program rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan dan bukan hanya rumah saja yang kami kawal, tapi yang paling berat bagaimana mengembalikan kehidupan ekonomi masyarakat. Nanti kita susun programnya,” kata Diah.

Diah menambahkan ketika masyarakat menempati hunian baru, yang terpenting adalah bagaimana menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di lokasi hunian sehingga dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat.

"BNPB dan Komisi VII DPR RI akan mendiskusikan program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR kunjungi korban gempa Cianjur yang tinggal di pengungsian
Baca juga: DPR apresiasi langkah pemerintah bangun rumah korban gempa Cianjur

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023