Warga negara Amerika Serikat keturunan Korea Kenneth Bae (44 tahun) itu adalah satu dari lima wisatawan, yang mengunjungi kota Rajin di timur laut, dalam perjalanan lima hari pada November 2012 dan ditahan polisi Korea Utara sejak saat itu.
"Kami menyeru kepada DPRK untuk membebaskan Kenneth Bae segera dengan alasan kemanusiaan," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Patrick Ventrell kepada wartawan dalam briefing harian, Senin, seperti yang dikutip dari Reuters.
KCNA, kantor berita resmi Korea Utara, Sabtu, mengatakan Bae telah "mengakui jika ia melakukan kejahatan yang bertujuan untuk menggulingkan DPRK dengan cara-cara jahat". KCNA menggunakan nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokrasi Rakyat Korea.
"Kejahatannya terbukti berdasarkan bukti yang ada," katanya, menambahkan bahwa yang bersangkutan akan segera dibawa ke Mahkamah Agung untuk menjalani sidang.
Langkah itu muncul di tengah-tengah kebuntuan diplomatik panjang antara Pyongyang dan Washington mengenai program nuklir Korea Utara.
Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan dan sekutunya Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Amerika Serikat memperketat sanksi pasca-uji coba senjata nuklir ketiga Korea Utara pada bulan Februari.
Sanksi baru itu membuat Pyongyang mengancam melakukan serangan nuklir terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Sejumlah warga Amerika Serikat keturunan Korea telah mengalami kesulitan di Korea Utara selama bertahun-tahun, dan Pyongyang telah mencoba menggunakan penahanan mereka untuk memicu kunjungan tingkat tinggi tokoh Amerika, terutama mantan Presiden Bill Clinton.
Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan kondisi anonim mengatakan Bae telah memasuki Korea Utara dengan visa yang sah dan bahwa Amerika Serikat tidak ingin kasusnya dieksploitasi untuk kepentingan politik.
"Di masa lalu ada banyak contoh di mana ...warga negara Amerika digunakan sebagai kunci tawar-menawar politik dan kami nilai tidak bisa individu-individu ini digunakan untuk cara itu, " kata pejabat Amerika Serikat itu, seperti yang dilaporkan Reuters.
Penerjemah: GNC Aryani
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
