Langkah pertama yang disiapkan pemerintah, kata Tutuka adalah menyiapkan peraturan presiden sebagai payung utama dalam menjalankan bisnis teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).
“Nanti rincian ada di peraturan menteri turunannya yang perlu dibentuk,” kata Tutuka dalam International & Indonesia Carbon Capture and Storage Forum 2023 di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan setelah perpres terkait impor karbon dioksida selesai dibuat, maka mekanisme bisnis dapat dibicarakan antara perusahaan yang terlibat.
Berdasarkan studi Lemigas Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi kapasitas penyimpanan karbon sekitar 2 giga ton CO2 untuk reservoir migas yang telah habis, serta sekitar 10 giga ton CO2 untuk reservoir air bersalinitas tinggi.
Menurut Tutuka, tarif pajak pembuangan karbon dioksida di berbagai negara relatif besar. Dia mencontohkan, Singapura menetapkan tarif pajak karbon sebesar 25 dolas AS per ton mulai 2024.
“Kalau orang mau membuang CO2 jadi berpikir, mending simpan saja,” kata Tutuka.
Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon dioksida yang luas dan potensial menambah pendapatan negara.
“Belum sampai ke angka (pendapatan) tetapi itu akan menjadi potensi yang cukup besar,” ujarnya.
Tutuka menyampaikan bahwa akan disiapkan peraturan yang terstandarisasi. Negara yang telah menyimpan karbon dioksida di Indonesia, menurut dia, akan terekam di sistem dan memperoleh semacam sertifikat.
Dia mengatakan meskipun aturan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida lintas negara akan diperkuat, pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri untuk menyimpan karbon dioksida.
Baca juga: Kemenmarves: Teknologi penyimpanan karbon buka peluang lapangan kerja
Baca juga: RI perluas teknologi CCS untuk efisiensi menuju energi bersih
Pewarta: Rina Nur Anggraini
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
