Jakarta (ANTARA) - Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) Kemendikbudristek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Presiden Jokowi menegaskan untuk meningkatkan kualitas mutu para lulusan pendidikan vokasi di Indonesia," kata Kepala BBPPMVP Bispar Sabli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sabli menjelaskan peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan untuk mempersiapkan para peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis, yang biasanya dirancang untuk jenis pekerjaan atau profesi tertentu.

BBPPMVP Bispar pun menggelar Rapat Koordianasi (Rakor) Implementasi Kurikulum Merdeka BBPPMVP Bispar Tahun 2023 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 10-12 September 2023, dan diikuti oleh 71 orang perwakilan dari SMK se-Indonesia.

Baca juga: Pemerintah integrasikan pelatihan vokasi dengan pusat pasar kerja

Dalam mendukung pendidikan vokasi, Program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek pun merupakan salah satu cara untuk menghasilkan kualitas maksimal.

Sabli mengatakan rakor tersebut itu merupakan langkah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi guna mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan pendampingan implementasi pembelajaran.

"Kami mengoordinasikan enam dukungan implementasi kurikulum merdeka di wilayah binaan BBPPMPV Bispar," kata Sabli.

Pertama, jelas Sabli, guru dan kepala sekolah dapat belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).

PMM adalah wadah dimana para guru dan kepala satuan pendidikan bisa memahami Kurikulum Merdeka, dengan cara mengakses pelatihan mandiri, mengakses dokumen kurikulum merdeka, perangkat ajar, asesmen, dan praktik baik.

Baca juga: BBPPMPV: Citra organisasi dan loyalitas penting bagi lembaga pelatihan

Kedua, lanjutnya, guru dan kepala sekolah mempelajari Kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar, dengan demikian para guru dan kepala sekolah diharapkan semakin memiliki pemahaman kuat terkait Kurikulum Merdeka.

Ketiga, kata Sabli, guru dan kepala sekolah belajar Kurikulum Merdeka dalam komunitas belajar, dengan memberdayakan dan menguatkan ekosistem guru. Di komunitas tersebut, guru dapat saling belajar, mengonfirmasi pemahaman, dan berdiskusi dari bahan PMM, webinar, panduan, serta berbagi praktik baik.

Keempat, tambahnya, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Hal itu supaya mereka dapat memperoleh inspirasi tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka.

Baca juga: BBPPMPV Bispar-Pemprov NTB bangun kolaborasi pengembangan pariwisata 

Kelima, ucapnya, guru dan kepala sekolah memanfaatkan Pusat Layanan Bantuan atau helpdesk untuk mendapatkan lebih banyak informasi.

Dengan memanfaatkan helpdesk, guru dan kepala satuan pendidikan bisa memperoleh akses atau jawaban tepat dan cepat jika berhadapan dengan kendala atau hal yang belum ditemukan solusinya dalam panduan, PMM, komunitas belajar, maupun fakta dan pertanyaan (FAQ) yang tersedia.

Keenam, ujar Sabli, guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi Kurikulum Merdeka. Mitra-mitra pembangunan itu dapat dijadikan sebagai fasilitator belajar untuk membantu dalam menerapkan kurikulum.

Baca juga: Komisi X ingatkan ada jarak dalam pendidikan vokasi dan dunia usaha

Pewarta: Fauzi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023