"Sebagai organisasi pemerintahan daerah yang baru, DOB sangat membutuhkan peran BPKP dalam memberikan pembinaan dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya Gubernur Rumasukun saat mengukuhkan mengukuhkan Zainuri sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Kota Jayapura, Senin.
Zainuri menggantikan pejabat yang lama Tri Wibowo Aji yang dilantik menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.
Dia menjelaskan BPKP diharapkan dapat berperan serta dalam mengawal dan mendampingi proses pengalihan personel, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) terkait dengan terbentuknya tiga DOB di Papua.
Rumasukun mengatakan BPKP harus berperan aktif dalam mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dengan memberikan konsultasi dan jaminan guna meningkatkan kualitas, transparan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
"Karena BPKP sebagai profesi (auditor) internal sehingga harus berperan aktif guna terwujudnya good govermance dan clean government atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.
Menurut Rumasukun, pihaknya berharap dalam menjalankan tugas BPKP Provinsi Papua terus menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat.
"Ini bertujuan untuk membantu mendampingi 33 pemerintah daerah di wilayah Papua guna menyukseskan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu," ujarnya.
Dia menambahkan terkait itu pihaknya meminta seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua dapat mendukung pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang sedang dilaksanakan BPKP.
"Karena itu untuk menciptakan peran pengawasan yang dapat meningkatkan tercapainya program dan sasaran program secara efisien," ujarnya.
Baca juga: Panglima: Pembangunan markas TNI di DOB Papua untuk jaga kedaulatan
Baca juga: Pusat alokasikan Rp6,6 triliun bangun empat provinsi DOB di Papua
Baca juga: Komisi II DPR proses usulan pemekaran kabupaten/kota di Papua Barat
Baca juga: Pemprov Papua minta Dinkes di Tiga DOB tangani campak
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
