Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari diikuti daring di Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa tren tersebut harus segera diwaspadai untuk tindakan pencegahan karhutla.
Jika pada minggu kedua September, kejadian karhutla di provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mendominasi. Pada minggu ketiga September, kenaikan titik api mendominasi di provinsi prioritas Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Hal ini disebabkan pada pekan ketiga September, fenomena gelombang ekuator mempengaruhi cuaca di Kalimantan sehingga titik api terkendali.
Menurut Abdul upaya pencegahan karhutla sangat tidak mungkin pada kondisi kemarau sekarang. Namun jika ditemukan titik api, hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman sesegera mungkin.
Baca juga: Kepala BNPB meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan
Baca juga: Titik panas di Sumatera Selatan melonjak capai 610 hotspot
"Sehingga nanti kalau pun terjadi kebakaran durasi terjadinya kebakaran dan cakupan lahan terbakar itu bisa diminimalkan sehingga ada yang mungkin paling optimal bisa kita lakukan," ujar dia.
Abdul menjabarkan di Provinsi Jambi, titik api sebelumnya paling banyak terdapat di Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat. Namun pada pekan ini, titik api Kabupaten Tebo mendominasi.
Di Provinsi Riau, jika sebelumnya titik api mendominasi di Kabupaten Indragiri Hilir, namun sekarang berpindah ke Indragiri Hulu, dan diikuti peningkatan titik api di wilayah lainnya pada provinsi itu.
Peningkatan paling signifikan di Provinsi Sumatera Selatan tampak pada Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelumnya terdapat 2.269 titik api, berkembang menjadi 5.245 titik.
Walaupun di tiga provinsi prioritas karhutla Pulau Kalimantan tidak sesignifikan Sumatera, namun Abdul mencatat adanya kemunculan titik api di wilayah yang sebelumnya tidak dianggap sebagai titik api dominan.
Misalnya di Kalimantan Tengah titik api menyebar di Kabupaten Kotawaringin Timur, pada pekan ini berkembang di Kabupaten Seruyan.
Abdul berharap pemerintah daerah dapat memantau tren tersebut dan benar-benar memahami potensi risiko kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing
"Pemerintah daerah harus melihat terjadi apa yang terjadi di sana, kalau terjadi hal-hal yang perlu diperkuat dalam konteks yang mengefektifkan Satgas darat atau didukung oleh Satgas udara, harus menjadi evaluasi untuk minggu berikutnya, ujar dia.
Baca juga: BNPB: Gempuran bom air jinakkan karhutla di Ogan Komering Ilir
Baca juga: BNPB upayakan karhutla Sumsel tak berdampak ke negara tetangga
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
