"Hal itu merupakan ajang pemborosan anggaran dan bukanlah yang prioritas," kata William saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
William menolak adanya pencetakan ulang KTP lantaran bisa menghabiskan anggaran terutama blanko sebagai bahan dasar pencetakan KTP serta mengingat jumlah lebih dari 11 Juta orang di Jakarta.
Selain pemborosan, tentunya upaya ini akan menyulitkan dan merepotkan warga di DKI Jakarta yang harus ke kelurahan untuk mengurus. Dipastikan petugas juga akan kewalahan untuk melayaninya.
"Kelurahan akan kesulitan bahkan kewalahan dalam melayani warga yang membludak hanya untuk sekadar mengganti nama DKI Jakarta di KTP," katanya.
Baca juga: Warga harus cetak ulang KTP saat DKI berubah jadi DKJ
Baca juga: Legislator saran gencarkan e-KTP seiring Jakarta jadi daerah khusus
Dia mengimbau lebih baik pengubahan nama DKI menjadi DKJ dilakukan dalam database saja sehingga tidak perlu dalam bentuk fisik KTP elektronik.
"Untuk pemilik KTP elektronik baru saja mungkin yang perlu diubah fisik kartunya untuk penyesuaian nama Jakarta menjadi DKJ," katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan perekaman KTP digital seiring perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus setelah tidak lagi menyandang Ibu Kota Negara (IKN).
"Anggaran bisa lebih hemat dengan beberapa cara, yakni memakai KTP Daerah Khusus Jakarta digital (DKJ)," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/9).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menuturkan alasan adanya KTP jika sudah menjadi DKJ itu merupakan kesempatan bagus untuk mengubah identitas warga Jakarta menjadi lebih futuristik.
Selain itu, dia juga menyarankan jika ada warga yang ingin mengganti KTP maka bisa sekaligus statusnya menjadi DKJ pada KTP baru nantinya.
"Cara lainnya yakni KTP yang diganti adalah untuk yang akan bikin KTP baru," katanya.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
