"Untuk merespons kecenderungan kenaikan tren sebaran isu hoaks menjelang Pemilu, Kementerian Kominfo melakukan langkah penanganan pada tingkat hulu, tengah, dan hilir," ujar Budi Arie di Jakarta, Rabu.
Budi Arie menuturkan, di tingkat hulu, Kementerian Kominfo akan berfokus pada peningkatan literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Pihaknya meluncurkan kampanye edukasi dan sosialisasi anti-hoaks melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoaks dan memberikan keterampilan dalam mengidentifikasi informasi palsu.
Di tingkat menengah, Kementerian Kominfo menerbitkan klarifikasi mengenai isu-isu hoaks yang beredar terkait Pemilu. Mereka juga bekerja sama dengan platform digital untuk melakukan debunking, yaitu membuktikan ketidakbenaran isu tersebut.
Baca juga: Bawaslu gandeng TikTok cegah penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024
Selain itu, Kementerian Kominfo telah mengambil tindakan penghapusan konten hoaks yang berkaitan dengan pemilu dan memutuskan akses ke situs web yang menyebarkan hoaks pemilu.
Adapun pada tingkat hilir, Kementerian Kominfo memberikan dukungan data dan informasi kepada Bareskrim Polri dalam upaya mendukung penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebaran isu-isu hoaks terkait Pemilu.
"Pemilu damai harus diupayakan oleh kita semua karena potensi kekacauan informasi terus membayangi," ucap Budi Arie.
Budi Arie mengingatkan pentingnya upaya bersama untuk mewujudkan Pemilu damai di tahun 2024. Dia menyoroti masalah serius yang dihadapi pada pemilu sebelumnya, terutama terkait isu-isu hoaks yang telah menyebabkan kekacauan informasi.
Pada pemilu 2019, Kementerian Kominfo mencatat lebih dari 928 isu hoaks yang beredar. Pada periode Januari 2023 hingga September 2023, telah terdeteksi 152 isu hoaks, meningkat dari 51 isu hoaks di tahun 2022.
"Sehingga total isu hoaks sejak 2018 sampai 19 September 2023 sebanyak 1471 isu hoaks," ucap Budi Arie.
Baca juga: Menteri Yasonna minta mahasiswa waspadai hoaks jelang Pemilu 2024
Lebih lanjut Budi Arie mengatakan bahwa antisipasi terhadap informasi yang meresahkan selama Pemilu sangat penting, mengingat berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan, seperti polarisasi masyarakat, penurunan kepercayaan terhadap demokrasi, dan instabilitas politik.
Oleh karena itu, kata dia, penanganan hoaks dan disinformasi pada pemilu mendatang harus dilakukan secara intensif untuk menjaga kualitas demokrasi di Tanah Air.
Budi Arie juga menekankan pentingnya partisipasi yang sehat dan bermoral dalam proses demokrasi. Dia mengajak semua pihak untuk menciptakan ruang digital yang sehat agar Pemilu damai 2024 bisa menjadi pesta rakyat yang membanggakan.
"Demokrasi hanya akan bisa berjalan dengan baik dengan partisipasi yang sehat dan bermoral. Mari kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk mewujudkan dan menghadirkan pemilu damai 2024," pungkas Menteri Budi.
Baca juga: Bawaslu prediksi puncak penyebaran hoaks pemilu pada Februari 2024
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
