Hal itu menurut dia, karena pemerintah saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan besar dalam upaya mengurangi polusi udara dan emisi karbon yang tinggi di Indonesia.
“Kita sudah tahu bahwa yang energinya paling murah, terus juga yang tidak menimbulkan polusi, terus juga yang berkeadilan maksudnya karena 'affordable pay' bisa dapat,” kata Ervan saat menghadiri seminar nasional di Jakarta, Rabu.
Namun Ervan menjelaskan biaya pembangunan infrastruktur kereta api yang tinggi menjadi salah satu hambatan yang dihadapi. Karena itu, konsep pembiayaan hijau "green financing" muncul untuk mengalihkan investasi dari transportasi konvensional yang berpolusi, menjadi lebih bersahabat dengan lingkungan.
Ervan mencontohkan Thailand sebagai salah satu negara yang sudah mengonversi moda transportasi publik ke energi listrik, serta menjual kredit karbon. Namun, hal tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia dan diperlukan kemitraan dengan lembaga untuk mengembangkan obligasi hijau atau "green bond" dan menjalankan program pembiayaan hijau.
“Ini sebetulnya potensi 'green finance', seperti Rp500 triliun (subsidi) BBM, kita polusinya berapa, sebagian besar yang bakar adalah sepeda motor. Ini kalau kita konversikan, investasikan tadi dengan MRT yang lewat bawah tanah saja 4, kalau di 'east-west' itu hanya Rp10 triliun," ujarnya.
Ervan menilai, transportasi kereta api merupakan salah satu moda yang sangat efisien untuk digunakan jarak menengah yaitu 750 sampai 1.500 km.
Selain itu menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan masalah keadilan terkait pembiayaan transportasi. Karena itu, pemerintah sedang merumuskan solusi yang lebih adil dalam memberikan subsidi transportasi kepada mereka yang membutuhkannya.
Melalui registrasi sosial yang cermat, subsidi dapat ditargetkan kepada yang benar-benar memerlukan. Hal itu, sejalan dengan memastikan bahwa mereka yang mampu membayar tarif lebih tinggi ikut berkontribusi.
Ervan menjelaskan kreativitas dalam pembiayaan, fokus pada keberlanjutan dan komitmen terhadap keadilan yang menjadi bagian dari upaya mengubah paradigma transportasi di Tanah Air sehingga Indonesia dapat bergerak maju menuju era kereta api yang berkelanjutan dan inklusif.
“Untuk masalah keadilan, saya titip ini ke KAI, Dirjen (Perkeretaapian), ke LRT, MRT. Bappenas dengan Kementerian Keuangan itu sudah membuat registrasi sosial ekonomi (Regsosek), kami sudah mensensus orang miskin nomor 1 sampai 270 juta,” kata dia.
Baca juga: Indef: Saatnya akselerasi penyediaan transportasi ramah lingkungan
Baca juga: Bappenas: Pemerintah daerah perlu maksimalkan retribusi pajak
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2023
