Untuk mencapai kemandirian tersebut, pemerintah desa perlu mengidentifikasi status dan potensi desanya masing-masing.
"Desa kami, apakah termasuk kategori desa swasembada, swakarya atau swakelola dan mengenali potensi desa dan melihat progres pencapaian Pendapatan Asli Desa (PADes)," kata Eko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan identifikasi potensi desa sangat penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakatnya.
Selain itu, kepala desa juga harus mengidentifikasi PADes selama lima tahun terakhir. Hal ini untuk mengetahui peningkatan guna pembangunan ekonomi.
Eko juga memberikan contoh desa-desa berprestasi dan memiliki PADes tinggi. Desa-desa percontohan tersebut adalah Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Desa Tirtonirmolo, Bantul, DI Yogyakarta; Desa Tajun, Buleleng, Bali, Desa Kutuh, Badung, Bali; dan Desa Bleberan, Gunung Kidul, DI Yogyakarta.
Baca juga: Kemendagri: Pemerintah Desa dituntut cermat kelola dana desa
Baca juga: Lima desa wisata di Jateng dapat bantuan dana pengembangan Rp120 juta
Adapun Desa Ponggok memiliki PADes Rp10,3 miliar, Desa Tirtonirmolo Rp8,7 miliar, Desa Tajun Rp5,1 miliar, Desa Kutuh Rp50 miliar, dan Desa Bleberan Rp2 miliar.
Dia berharap dengan pelatihan penguatan pemerintahan desa, ke depan desa-desa akan semakin maju. "Walaupun kami di desa, tapi penghasilan harus seperti tinggal di kota," ujarnya
Ia mengajak aparatur desa untuk mengamati, meniru, dan modifikasi.
"Kita tunjukkan desa itu tempat penghidupan dan kehidupan kita. Dunia Internasional sedang menyoroti. Mari dorong anak muda atau usia produktif di desa dengan mengembangkan berbagai hal yang ada di desa," tutur Eko.
Saat ini, pemerintah tengah melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank) yang bertujuan untuk membuat desa maju, mandiri, dan sejahtera.
Dengan target 33.458 desa atau hampir 45 persen dari total jumlah desa 75.265 Desa, dan/atau hampir 50 persen dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa. Empat orang dari masing-masing desa akan diikutsertakan.
Mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.
Program ini bertujuan untuk melatih aparatur pemerintahan desa supaya bisa membuat belanja desa berkualitas. Sebab, melalui belanja desa yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
