“Dari Rp1.170,8 triliun, Rp649,7 triliun atau 55,5 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
BPP yang berupa manfaat langsung untuk masyarakat disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian/lembaga terdiri dari bantuan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pendidikan, serta infrastruktur.
Untuk belanja pada sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, peningkatan signifikan terjadi pada realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik Rp4,2 triliun dari catatan terakhir pada Juli, yakni menjadi Rp19,1 triliun pada Agustus dan disalurkan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kemudian, peningkatan berikutnya terjadi pada realisasi Kartu Sembako yang naik menjadi Rp29,7 triliun dari Rp22,2 triliun dan disalurkan untuk 18,7 juta KPM.
Realisasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) juga naik menjadi Rp30,9 triliun dari Rp27,0 triliun yang disalurkan kepada 96,7 juta jiwa.
Realisasi belanja untuk petani dan UMKM juga mengalami peningkatan, dengan rincian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik naik Rp459,4 miliar menjadi Rp923,1 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian naik Rp230,3 miliar menjadi Rp480,3 miliar, serta bantuan ternak naik Rp63 miliar menjadi Rp125,4 miliar.
Selanjutnya, pada sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar naik dari Rp500 miliar menjadi Rp6,7 triliun, Program KIP Kuliah naik Rp2 triliun menjadi Rp6,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama naik Rp100 miliar menjadi Rp7,2 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) naik Rp1,1 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian bantuan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur naik Rp17,1 triliun menjadi Rp90,2 triliun dan bantuan bencana naik Rp200 miliar menjadi Rp1,7 triliun.
Adapun peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-K/L di antaranya subsidi dan kompensasi listrik naik Rp5,5 triliun menjadi Rp54,0 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) naik Rp1,7 triliun menjadi Rp61,4 triliun, subsidi LPG 3 kilogram naik Rp3,8 triliun menjadi Rp41,5 triliun, Kartu Prakerja naik Rp300 miliar menjadi Rp2,8 triliun, dan subsidi perumahan naik Rp86,9 miliar menjadi Rp539,8 miliar.
Baca juga: Menkeu: APBN catat surplus Rp147,2 triliun hingga Agustus 2023
Baca juga: Menkeu: Pembiayaan utang turun 40 persen
Baca juga: Realisasi belanja negara capai Rp1.674,7 triliun hingga Agustus 2023
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
